REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Di Sidang Umum PBB Menteri Luar Negeri Suriah Wahid Al-Muallem komite konstitusi baru tidak perlu tenggat waktu. Ia juga menekankan komite itu sepenuhnya dilaksanakan oleh Suriah dan tidak diintervensi negara lain.
"Komite harus independen, rekomendasinya harus dibuat secara independen, tanpa intervensi dari negara atau pihak lain," kata Al-Muallem, seperti dilansir dari Aljazirah, Ahad (29/9).
Sebelumnya dalam dokumen PBB yang dirilis pada hari Sabtu (28/9) lalu menyebutkan komite baru diberi mandat untuk mengamandemen konstitusi atau menulis konstitusi Suriah yang baru.
Pada Selasa (24/9) lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan pembentukan komite konstitusi Suriah. Anggota pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad dan perwakilan oposisi masuk dalam komite tersebut.
Pengumuman tersebut dilakukan satu pekan setelah Guterres mengatakan sudah ada kesepakatan yang diraih dalam 'komposisi anggota komite'. Aljazirah melaporkan anggota komite tersebut berjumlah 150 orang. Sebanyak 50 orang dari pemerintah, 50 dari posisi dan 50 lagi dipilih PBB dan anggota masyarakat sipil Suriah.
Kelompok yang melakukan negosiasi hanya berjumlah 45 orang. Sebanyak 15 orang dari tiga kelompok tersebut.
Dalam dokumen PBB disebutkan setelah proses perancangan konstitusi selesai maka 'pemilihan umum yang adil dan bebas' di Suriah yang diawasi organisasi internasional dapat digelar. Komite itu dinegosiasi Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen. Pemerintah Suriah dan oposisi sudah menyetujui pembentukan komite tersebut. Di luar Kantor Pusat PBB, Pedersen mengatakan 'ia menjamin pemilihan umum akan berdasarkan aspirasi rakyat Suriah'.
"Setelah perang delapan setengah tahun untuk pertama kalinya berbagai pihak di Suriah duduk bersama demi membahas konstitusi mereka sendiri," kata Pedersen.
Pedersen mengatakan mandatnya untuk memastikan seluruh rakyat Suriah dapat memberikan suara dalam pemilihan umum yang bebas dan adil, termasuk para diaspora Suriah di luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika