REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sampah plastik masih menjadi persoalan bagi Indonesia. Tingginya penggunaan plastik sekali pakai berkorelasi lurus dengan tingkat sampah plastik yang terdapat di seluruh penjuru bangsa dan dinilai mengancam lingkungan.
Deputi Direktur Barang dan Kemasan, Direktorat Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) KLHK, Ujang Solihin Sidik, menyampaikan, dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017, pemerintah menargetkan mampu mengelola 100 persen sampah pada 2025. Angka itu meliputi pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan atau pengelolaan sampah sebesar 70 persen.
Ujang menyampaikan dua komponen penting dalam mengatasi persoalan sampah. Pertama, mengurangi sampah sejak dari sumbernya seperti rumah tangga, kantor, dan sekolah; serta menangani sampah yang sudah ada dengan cara dikelola seperti daur ulang.
"Dua komponen penting dalam sampah itu mengurangi dan menangani sampah," ujar Ujang di sela-sela kegiatan LIA Ecofest 2019 di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Ahad (29/9).
Ujang menilai keberhasilan dalam menekan tingginya sampah plastik kembali lagi pada masyarakat itu sendiri. Persoalannya, kata Ujang, tingkat kesadaran masyarakat terhadap sampah plastik masih sangat rendah.
"Kenapa soal sampah nggak pernah selesai-selesai. BPS pernah keluarkan indeks ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup, di mana salah satu indikatornya soal sampah plastik, angkanya 72 persen masyarakat tidak peduli," ucap Ujang.
Karena itu, KLHK terus berupaya mendorong peningkatan kepedulian masyarakat terhadap sampah plastik. KLHK, ucap Ujang, juga mendorong pemda serta pelaku usaha tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai.
Pada 2016, kata Ujang, uji coba kantong plastik berbayar sebesar Rp 200 di ritel-ritel modern di 23 kota membuahkan hasil yang positif dalam menekan penggunaan plastik sekali pakai.
"Dalam tiga bulan, berhasil mengurangi 55 persen kantong plastik. Itu luar biasa hasilnya, hanya dengan bayar Rp 200 bayangkan kalau bayar Rp 2 ribu, mungkin bisa 100 persen," kata Ujang.
Pegiat lingkungan, Ramalis Sobandi, mengatakan persoalan sampah plastik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Setiap orang mampu dan harus berkontribusi dalam menekan tingginya sampah plastik.
Ramalis optimistis setiap masyarakat mampu berkontribusi dengan hal-hal yang mungkin dianggap kecil, tetapi memiliki dampak besar jika dilakukan secara massal dan konsisten.
"Pilah sampahnya, didaur ulang, kalau bisa ya dipakai, kerja sama dan gotong royong, hanya itu yang dapat menangani masalah sampah. Jangan tunggu menteri, presiden, gubernur, wali kota. Kita harus kerja bareng-bareng," ucap Ramalis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika