REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – DPRD Provinsi Jabar siap menindaklanjuti aspirasi pembentukan daerah otonom baru guna memperpendek jenjang pelayanan pemerintah daerah. Dukungan DPRD Jabar itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar dari PKS Achmad Ru’yat saat beraudensi dengan Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jumat (4/10).
Audensi dihadiri juga oleh anggota DPRD Jabar dari setiap perwakilan daerah pemilihan (Dapil). Dalam audiensi tersebut, Forkoda PP DOB Jabar mendesak Pemprov Jabar melalui DPRD Jabar untuk segera melakukan percepatan pembentukan DOB.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Achmad Ru’yat mengatakan, luasnya wilayah dan jumlah penduduk di Provinsi Jabar menjadi alasan perlunya percepatan pembentukan DOB. Pembentukan DOB, sambung dia, ditujukan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Angggota DPRD Provinsi Jabar dan pengurus Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jumat (4/10).
‘’DOB ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik,’’ ujar Ru’yat kepada wartawan usai audiensi, Jumat (4/10). Pihaknya pun mendukung adanya aspirasi dari Forkoda PP DOB Jabat terkait pencabutan moratorium DOB. Sebab, tegas dia, beberapa daerah di Provinsi Jabar memiliki banyak potensi untuk dimekarkan.
Tidak hanya itu, Forkoda PP DOB Jabar mengusulakan pemekaran DOB menjadi program legislasi daerah (Prolegda) prioritas di DPRD Provinsi Jabar. ‘’Akan kami sampaikan ke Komisi I DPRD Jabar untuk dimasukan ke dalam Prolegda. Kami juga akan siapkan surat ke gubernur dan ke Komisi II DPR RI serta Kemendagri melalui Ditjen Otda,’’ tambahnya.
Mengenai target jumlah DOB di Provinsi Jabar, menurut Ru’yat, akan disesuaikan dengan kajian naskah akademik, dan disesuaikan dengan kewenangan pusat. Pihaknya berharap pemerintah pusat mengakomodasi aspirasi masyarakat Jabar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika