REPUBLIKA.CO.ID, ACEH -- Teknologi saat ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yang erat dengan nuansa digital. Tak terkecuali bagi kalangan pemerintah, dalam hal ini juga harus miliki kesiapan yang mumpuni, dalam hal tata kelola berbasis elektronik.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus mendorong kesiapan implementasi tata kelola pemerintah berbasis elektronik, baik di pusat maupun daerah. Salah satunya melalui kerja sama yang dilakukan BPPT dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh.
Usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Kepala BPPT Hammam Riza, dengan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Hammam menegaskan bahwa BPPT menyambut positif harapan Pemprov Aceh dalam memajukan daerahnya melalui pemanfaatan teknologi.
Sebagai lembaga yang berfokus pada bidang kaji-terap teknologi, BPPT akan terus mendorong agar terjadi lompatan teknologi pada tiap daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara utuh dan berdaya saing.
"Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPPT dengan Pemerintah Aceh ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pengkajian, penerapan, dan pemasyarakatan teknologi," kata Hammam, dalam siaran pers, Jumat (4/10).
Hammam menilai kerja sama ini bisa menjadi momentum bagi BPPT dan pemerintah Aceh dalam melaksanakan pengkajian, penerapan serta pemasyarakatan teknologi secara bersama-sama untuk mendorong kemajuan di daerah Aceh. BPPT, lanjutnya, memiliki peran penting dalam pelaksanaan kerekayasaan teknologi, kliring teknologi, audit teknologi, difusi dan komersialisasi teknologi, intermediasi teknologi, serta alih teknologi.
Terkait sinergi dengan Pemprov Aceh, Hammam menyampaikan bahwa kolaborasi itu telah terjalin sejak awal penerapan Banda Aceh Islamic Cyber City.
"Kerja sama antara BPPT dengan Pemerintah Aceh sesungguhnya telah terjalin sejak lama, 10 tahun lalu tepatnya, yaitu di bidang teknologi informasi. Yang merupakan awal dari penerapan smart city di Kota Banda Aceh dengan pembangunan Banda Aceh Islamic Cyber City," ujar Hammam.
Berawal dari "smart city", kerja sama pun berlanjut dengan menggandeng Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang. Selanjutnya, BPPT lalu dipercaya pula oleh Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh untuk menjalin kemitraan bidang kaji-terap teknologi.
"BPPT juga telah melakukan kerja sama dengan BPKS Sabang tentang kepelabuhanan. Dan saat ini BPPT bersama Unsyiah juga intensif kolaborasi dalam bidang riset pengkajian dan penerapan teknologi," ucap Hammam.
Hammam menekankan bahwa kerja sama tersebut diharapkan mampu mewujudkan kemandirian teknologi yang akan menjadi penghela pembangunan ekonomi di kawasan Aceh.
Sinergi ini diharapkan segera direalisasikan dalam bentuk kerja sama yang lebih rinci melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
"BPPT dengan seluruh fasilitas dan teknologi yang dimiliki, siap membantu Pemerintah Aceh di bidang pengkajian, penerapan, dan pemasyarakatan teknologi," pungkas Hammam.
Pada kesempatan yang sama Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menuturkan apresiasinya atas kerjasama ini. Kepada seluruh perangkat daerah di Aceh dia pun meminta agar teknologi, dapat meningkatkan hilirisasi dan nilai tambah komoditas lokal Aceh.
Selain itu Plt. Gubernur meminta kepada BPPT untuk mendorong akselerasi tata kelola pemerintah Aceh, berbasis elektronik.
"Beberapa hal yakni inovasi tatakelola pemerintah berbasis elektronik seperti e-Izin, dan e-Pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan. Saya kira tata kelola pemerintahan ini harus kita akselerasi. Untuk itu bantuan BPPT wajib kita perlukan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika