REPUBLIKA.CO.ID, SEMRANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para kepala daerah di 35 kabupaten/kota untuk bersabar terkait dengan besaran gaji yang diterima tiap bulan. Saat dikonfirmasi dari Semarang, Ahad (6/10), Ganjar mengatakan, bahwa seluruh bupati/wali kota bahkan gubernur sudah tahu proses apakah gaji kepala daerah akan naik atau tidak, karena hal itu sudah dibahas sejak lama oleh Presiden, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
"Semua sudah dibahas, Kemendagri sudah menyusun itu. PP-nya sudah berujung, sebentar lagi selesai," katanya menanggapi unggahan slip gaji Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ke media sosial.
Ganjar membocorkan rencana kenaikan gaji kepala daerah kemungkinan akan diluncurkan setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. Dan menurutnya, Bupati Banjarnegara sudah mengetahui hal itu.
"Jadi itu (soal gaji kepala daerah) jangan diomongkan karena semua orang sudah tahu. Sebenarnya bupati sudah tahu, kan saat rapat di Istana Bogor, beliau juga hadir. Kalau memang tidak tahu, boleh bertanya pada saya, pada Kemendagri atau Presiden langsung," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan, bahwa persoalan gaji kepala daerah yang kecil sudah bukan rahasia lagi. "Semua tahu, bahwa gaji kepala daerah ya cuma segitu, maka jangan rebutan. Kalau tidak mau gaji segitu, ya jangan jadi kepala daerah," katanya.
Kendati menyesalkan viralnya unggahan slip gaji Bupati Banjarnegara itu, Ganjar mengaku tidak akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan. "Tidak ada teguran, hanya saya sampaikan saja, sabar," ujarnya.
Disinggung tentang berapa idealnya gaji kepala daerah, Ganjar menerangkan hal itu sangat relatif. Namun, dari obrolan bersama bupati/wali kota se-Jateng muncul usulan angka yang diharapkan.
"Saat ada kasus OTT Kudus, saya tanya apa problemnya. Mereka menjawab bahwa pendapatan kurang, terus saya tanya kalau kurang berapa? Mereka mengusulkan Rp100 juta," katanya.
Menurut Ganjar, angka itu masuk akal meski hanya berdasarkan obrolan dan belum dilakukan riset khusus tentang berapa sebenarnya kebutuhan gaji kepala daerah dan dengan indikator tertentu. "Namun menurut saya, angka Rp100 juta itu masuk akal. Sudah saya komunikasikan dengan Presiden, Kemenkeu dan Kemendagri. Sudah saya ajak ngomong cukup lama. Ini memang butuh proses panjang. Sekali lagi, sabar," ujarnya.
Seperti diwartakan, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ingin warga mengetahui pasti besaran gaji seorang bupati lewat unggahan slip gajinya pada bulan Oktober 2019 di media sosial. Budhi menerima gaji sekitar Rp 6 juta sebelum dipotong pajak.
"Dan harapan saya juga, mudah-mudahan Bapak Presiden juga melihat karena yang namanya bupati kalau protes dengan Presiden kan gak berani," katanya di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika