REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu bagi-bagi kursi kabinet 2019-2024 kembali mencuat jelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya partai politik pendukung Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, tapi juga partai lain diduga terlibat lobi-lobi. Terakhir Partai Gerindra diisukan ikut dalam perbicangan pembentukan kabinet.
Menanggapi hal itu, politikus PDI Perjuangan, Kapitra Ampera mengakui adanya lobi-lobi politik menjelang pelantikan dan pengumuman susunan kabinet. Karena bagi ia tidak ada koalisi tanpa syarat.
"Koalisi tanpa syarat itu bullshit, tidak ada makan siang gratis," ujar Kapitra dalam forum diskusi bertema, "Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta ini, Minta itu," di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).
Meskipun latar belakang Joko Widodo bukanlah dari kalangan elite politik, tetapi dia menjadi presiden melalui partai politik. Baginya rekrutmen kepemimpinan di Indonesia harus melalui partai politik, baik itu DPR RI, DPRD hingga Presiden. Maka tidak heran jika dalam penyusunan kabinet ada kepentingan partai.
"Dalam kabinet ada kemewahan duniawi yang diperebutkan oleh para pendukungnya, terutama partai koalisi. Karena partai butuh kekuasaan untuk menjaga eksistensi pada 2024 mendatang," tambah Kapitra.
Kapitra melanjutkan, hal yang wajar jika partai pendukung meminta jatah kursi baik, di kabinet atau posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena merasa andil dalam memenangkan Presiden.
Bahkan, tidak hanya partai politik, relawan-relawan pun demikian. Karena bagaimanapun juga pasti sesuatu yang diharapkan kenapa mereka berjuang memenangkan Joko Widodo sebagai presiden.
"Kemudian yang pertama dikejar adalah kabinet. Disamping itu presiden juga memerlukan pembantu (kabinet) dan dalam kabinet itu ada fasilitas dan kemewahan dan tidak pernah menderita kecuali kena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," tutur Kapitra.
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 sendiri rencananya dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 nanti. Namun hingga saat ini nama-nama calon menteri yang akan mendampingi Jokowi 5 tahun ke depan belum juga muncul.
Namun setidaknya, PDI Perjuangan dikabarkan akan mendapatkan jatah menteri yang lebih banyak dibandingkan partai pendukung lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika