REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketimpangan di Indonesia dinilai makin hari makin jauh antara si kaya dan si miskin. Meskipun angka kemiskinan selama ini diklaim makin menurun, ketimpangan bangsa Indonesia justru makin melebar. Hal itu berdasarkan salah satu laporan akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (9/10).

"Pak Wapres, kalau dilihat dari menurunnya Gini (ratio) memang benar. Tapi Gini ini adalah ketimpangan yang relatif. Sebetulnya kalau ketimpangan yang absolut, artinya yang paling miskin dibandingkan yang kaya, ini semakin sangat timpang," ujar Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto  di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/10).

Bambang menerangkan, ketimpangan Indonesia masih berada di urutan keempat di dunia. Menurut dia, walaupun gini ratio terus mengalami penurunan, namun kenyataannya ada konsentrasi aset nasional pada sebagian kecil kelompok terkaya.

"Pak Wapres, Indonesia merupakan negara keempat tertimpang di dunia, pertama adalah Rusia, kedua India, ketiga Thailand dan keempat adalah Indonesia," ujar Bambang.

Ia menerangkan, ketimpangan di Indonesia saat ini  diibaratkan dengan satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Sementara, 10 persen keluarga terkaya menguasi 70 persen persen.

"Artinya, sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi," ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden tersebut.

Bambang pun membandingkan ketimpangan yang terjadi di Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat tidak selebar di Indonesia.

"Kalau di amerika kesenjangan juga tinggi, namun orang yang paling miskin masih bisa beli mobil dan sewa rumah. Di Thailand kesenjangan tinggi namun kulitnya sama. Kita ini bangsa yang majemuk," ujar JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika