REPUBLIKA.CO.ID, PALU— Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif mengemukakan, perlu penguatan modal sosial yang dimiliki Indonesia untuk menjaga dan membangun kerukunan, kesatuan menuju kesenambungan keutuhan bangsa.
"Indonesia itu negara yang luas dengan segala keragamannya tantangan utama pembangunan nasional kita, sebelum membangun modal keterampilan dan modal finansial, modal sumber daya alam. Itu namanya modal sosial, modal yang bisa membuat kita bersatu," kata Yudi Latif di Palu, Sabtu (12/10).
Pernyataan Yudi Latif berkaitan dengan langkah-langkah yang harus diambil pemerintah untuk membangun kerukunan, kedamaian dan ketentraman dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika di Indonesia, di tengah adanya ancaman gerakan radikal dari kelompok-kelompok tertentu.
Modal sosial ini, kata dia, harus masuk dalam politik pendidikan dan politik kebudayaan, dengan pengembangan program pendidikan sehingga yang berbeda dapat saling terhubung atau terkoneksi.
"Mestinya harus memperbanyak ruang-ruang perjumpaan. Dengan demikian kita mengembangkan kebiasaan bergaul di dalam keragaman-keragaman," kata dia.
Menurut dia, bila yang berbeda sering ketemu dan berjumpa, maka akan terjalin koneksivitas hati dan pikiran, sehingga bisa terbangun kesamaan pandangan.
Saat ini, ujar dia, ruang-ruang perjumpaan di Indonesia mulai mengkerut, ditandai dengan sekolah-sekola, perumahan dan pekerjaan yang bersifat eksklusif.
Karena itu dibutuhkan kehadira negara, untuk membuat suatu undang-undang, tata kelola yang mengatur ruang-ruang perjumpaan sosial yang lebih intens.
"Kemudian, faktor keadilan. Dia menegaskan, kalau kita hidup bersama, maka mestinya senasib, sepenanggungan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Jangan satu golongan makmur, golongan lain terbelakang. yang lain untung, yang lain buntung. Daerah lain subur, daerah ini terpinggirkan," sebutnya.
Olehnya, kemakmuran harus merata bagi seluruh warga Indonesia, sehingga kesenjangan bisa diatasi. Jika kemakmuran bertambah, kemudian pembagiannya adil, maka tidak akan ada kekacauan.
"Biasanya orang kalau ada dalam persemakmuran bersama, maka mengapa harus bermusuhan. Biasanya di tempat-tempat lapangan kerja mudah diakses, gangguan kriminalitas turun, gangguan radikalisme juga turun," ujar dia.
Dia menyebut harus kembali kepada semangat Pancasila bahwa kerakyatan itu diapit oleh sila persatuan dan keadilan. Olehnya pemerintahan di negara ini, harus mampu mengeratkan pergaulan, mengatasi kesenjangan dan ketidak adilan.
Bersatu dan berbagi menjadi kata kunci utama wujudkan kerukunan, kedamaian, dan keutuhan untuk kesenambungan dalam bingkai Bhineka Tuggal Ika.
Yudi Latif menjadi narasumber dalam seminar nasional pendidikan yang digelar oleh Fakultas Tarbiyah IAIN Palu, Sulawesi Tengah, di Palu, Sabtu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika