REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, rencana partainya untuk menjadi mitra koalisi yang kritis selama mendukung kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun ke depan bukanlah muncul tanpa alasan. Bersikap kritis, meski dalam barisan pendukung Jokowi, ditujukan agar tak ada lagi muncul kebijakan yang merugikan publik dan hanya menimbulkan polemik.

"Kami (akan) mendukung penuh pemerintah dan mengawal agar tidak ada program yang berdampak negatif atau dengan kata lain kami tidak ingin ada kata kecolongan lagi," kata Irma ketika dihubungi Republika dari Jakarta, Senin (14/10).

Irma mengaku, pihaknya telah kecolongan dalam sejumlah kebijakan yang disetujui pemerintahan Jokowi 2014-2019. Seperti persetujuan pemerintah untuk merevisi sejumlah undang-undang tahun ini yang malah menuai polemik. "Terutama Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)," ucapnya.

Irma menambahkan, bersikap kritis dalam lingkar kekuasaan ditujukan agar keputusan politik yang diambil pemerintah tak merugikan rakyat. Caranya, kata Irma, dengan mengawal setiap kebijakan pemerintah dari dalam secara konstruktif, solutif dan elegan.