REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Toba Caldera Resort yang diresmikan pada Senin (14/10) diharapkan bermanfaat bagi warga setempat dan menjadi penggerak baru perekonomian di wilayah Sumatera Utara (Sumut). "Toba Caldera Resort harus menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat setempat. Tidak ada satu pun desa yang kami korbankan demi keberadaan Toba Caldera. Sesuai amanat Presiden, pemerintah berperan membantu mengatur pengelolaannya sehingga pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (15/10).

Luhut berkesempatan meresmikan resort tersebut didampingi Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, serta perwakilan kementerian terkait. Luhut mengatakan, Presiden Jokowi berpesan agar penyelesaian urusan tanah adat yang digunakan untuk akses jalan menuju Toba Caldera Resort segera diselesaikan dengan cara yang baik.

Pihaknya menerima dengan tangan terbuka bagi siapa saja yang ingin berdiskusi terutama terkait keberadaan tanah adat tersebut. Terlebih bahwa kawasan Toba Caldera juga dapat digunakan bagi kepentingan adat. Masyarakat yang hendak menggunakan lokasi ini hanya perlu menginformasikan terlebih dahulu mengenai rencana pemakaian tempat.

"Pembangunan di sini akan dilakukan secara menyeluruh. Di sekitar Danau Toba ini ada 39 spot pariwisata, kami akan membangun spot tersebut satu per satu. Untuk itu, perlu dukungan berbagai pihak sehingga pembangunan berjalan sesuai target yang ditetapkan," lanjutnya.