REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Golkar, Akbar Tanjung mengaku tidak terlalu mempersoalkan isu Partai Gerindra akan masuk ke dalam kabinet periode 2019-2020. Menurutnya, Partai Gerindra mendapatkan kursi di kabinet merupakan hak prerogratif dari Presiden Joko Widodo. Dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Saya kira tidak ada yang salah, kalau memang Presiden merekrut menteri yang berasal dari pada Gerindra. Karena itu hak prerogatifnya presiden," tegas ujar Akbar di acara saresehan KAHMI bertema, Demokrasi, Pemilu dan Keindonesiaan, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Kendati demikian, Akbar meminta agar Presiden Joko Widodo tidak asal merekrut pembantunya sebagai menteri. Ia menyarankan agar Joko Widodo memilih yang sejalan dengan visinya membangun Indonesia yang maju dan kuat. Hanya saja, Akbar enggan menjawab saat ditanya apa saja kriterianya yang pantas duduk di kabinet pada periode kedua Joko Widodo ini.

"Betul-betul sejalan dengan tekad Presiden untuk membangun Indonesia ke depan, Indonesia yang maju, Indonesia yang kuat, Indonesia yang sumber daya manusianya juga mengalami peningkatan. Kalau itu presiden yang paling tahu gitulah," tutup Akbar.

Sebelumnya, Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade menegaskan bahwa sampai dengan detik ini tidak ada pembicaraan bahwa Prabowo meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo. Begitu juga sebaliknya, tidak pernah sekalipun Presiden Joko Widodo menawarkan kursi kementrian atau jabatan strategis lain kepada Prabowo dan Gerindra.

"Soal itu tidak, Pak Prabowo tidak pernah meminta jatah menteri ke Pak Jokowi, juga sebaliknya. Selain Prabowo melakukan silaturahim kebangsaan," kata Andre. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika