REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Untuk kali pertama pidato kenegaraan tahunan oleh kepala eksekutif Hong Kong Carrie Lam, Rabu (16/10), terpotong karena dua insiden tak terduga. Pidato akhirnya dilanjutkan melalui video. Akibatnya, rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi tidak dapat dicabut secara resmi.
Dalam insiden pertama, rekaman video BBC menunjukkan, pidato Lam di Dewan Legislatif atau Legislative Council (Legco) diganggu oleh teriakan-teriakan anggota parlemen dari kubu oposisi. Saat Lam menuju podium, sejumlah anggota legislatif membuntutinya sambil mengacungkan poster kecil.
Keriuhan agak reda dan Lam pun memulai pidatonya. Namun, keriuhan kembali berlanjut. Sejumlah anggota legislatif mulai berteriak kembali, bahkan ada yang tak segan naik ke meja sambil mengacungkan poster.
Layar besar di belakang Lam kemudian menampilkan tulisan "Lima tuntutan--tak kurang satu pun". Tututan unjuk rasa yang bergulir sejak Juli terus meningkat, mulai dari pembatalan RUU ekstradisi kemudian menjadi lima tuntutan hak pilih yang universal.
Pidato Lam akhirnya dihentikan dan dilanjutkan 75 menit kemudian melalui video dari tempat terpisah. Hal ini merupakan kali pertama dalam sejarah pidato kepala eksekutif Hong Kong tidak dapat dilakukan.
Hal ini menjadi sidang parlemen Hong Kong yang kali pertama sejak sidang pada Juli lalu diganggu oleh serbuan pengunjuk rasa. Kesempatan ini juga menjadi kesempatan pertama untuk mencabut secara resmi RUU ekstradisi. Tanpa sidang, hal itu tidak bisa dilakukan.
Dalam pidato tahunan ini, Lam tidak menyiratkan permintaan maaf atas langkah Pemerintah Hong Kong dalam menangani unjuk rasa. Sebelum ini Lam memberlakukan kembali undang-undang darurat era penjajahan. Sementara itu, polisi antihuru-hara telah menembakkan ribuan gas air mata dan ratusan peluru karet terhadap pengunjuk rasa yang melemparkan batu bata dan bom molotov.
"Setiap tindakan yang mendukung kemerdekaan Hong Kong dan mengancam kedaulatan negara, keamanan, dan kepentingan pembangunan tidak akan ditoleransi," katanya.
"Meski masa berat dan kesulitan luar biasa dialami Hong Kong, saya yakin bahwa sepanjang kita secara benar menerapkan prinsip satu negara dua sistem, kita akan mampu keluar dari kesulitan ini," katanya menambahkan.
Para pengunjuk rasa menilai RUU ekstradisi sebagai tanda menguatnya cengkeraman Cina terhadap Hong Kong. Hal itu juga menandakan kebijakan satu negara dua sistem mulai digerogoti.
Polisi mengejar seorang pengunjuk rasa Hong Kong, Ahad (13/10). Pengunjuk rasa mengubah strategi mereka untuk menghindari penangkapan.
Dalam konferensi pers selepas pidatonya, Lam mengatakan, ia telah mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah orang dari pengunjuk rasa. Namun, seorang anggota legislatif oposisi, Tanya Chan, mengatakan bahwa Lam seharusnya lengser karena gagal memenuhi lima tuntutan pengunjuk rasa.
"Kedua tangannya bersimbah darah. Kami berharap Carrie Lam menarik diri dan mundur," kata Chan yang tanpa emosional dalam sebuah konferensi pers.
Lam menampik tuntutan untuk lengser. Dari lima tuntutan, Lam menolak dua di antaranya, yaitu amnesti bagi pengunjuk rasa yang ditahan dan hak pilih. Menurut dia, tuntutan amnesti adalah ilegal, sedangkan tuntutan hak pilih di luar kekuasaannya sebagai kepala eksekutif.
Lam juga menyampaikan kritik atas kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan dukungan terhadap unjuk rasa Hong Kong. Kritik ini diperkuat dengan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, yang mengatakan akan ada tindakan balasan atas sikap AS.
Majelis rendah di parlemen AS, yaitu House of Representative, meloloskan tiga RUU pada Selasa (15/10). RUU itu antara lain mendukung hak berunjuk rasa dan mengecam campur tangan Cina terhadap urusan Hong Kong.
Menurut Lam, RUU yang diloloskan House tidak hanya mencederai bisnis Hong Kong tetapi juga kepentingan AS di Hong Kong. "Mereka (AS--Red) memiliki 1.400 perusahaan (dan) 85 ribu warga AS di Hong Kong," kata Lam. n reuters/ap, ed: yeyen rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika