REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mengklaim legawa dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang tak memasukkan satu pun kader Demokrat ke dalam kabinetnya. Padahal, dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi telah beberapa kali bertemu petinggi Demokrat. 

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan melalui keterangan persnya mengatakan, Demokrat menghormati keputusan politik Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat dalam jajaran pemerintahannya. Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat Pasca-Pemilu 2019 yang lalu. 

"Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memilih niat dan tujuan yang baik," kata Hinca dalam keterangannya, Rabu (23/10).

Hinca mengatakan, Partai Demokrat juga mengerti sepenuhnya bahwa penyusunan kabinet adalah hak dan kewenangan (prerogatif) Presiden yang tidak dapat dipengaruhi oIeh pihak manapun. Sikap ini, kata Hinca dikeluarkan sesuai dengan rapat pleno terbatas DPP Partai Demokrat tanggal 23 Oktober 2019, sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

Partai Demokrat berharap agar Kabinet Presiden Jokowi sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, sesuai dengan harapan rakyat dan janji-janji kampanye yang disampaikan dalam Pemilu 2019 yang lalu.

Hinca mengatakan, tentang di mana posisi Partai Demokrat ke depan akan ditentukan kemudian. Pada saatnya, lanjut Hinca, Ketua Umum Partai Demokrat SBY, akan menyampaikan secara resmi kepada seluruh jajaran partaiai, baik di pusat maupun daerah. 

"Pada prinsipnya Partai Demokrat ingin berperan dan berkontribusi agar pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam mengemban amanahnya," ujar Hinca menegaskan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika