Rabu 06 Nov 2019 08:31 WIB

Bertemu Presiden Cina, Luhut Keluhkan Bea Masuk Baja

Luhut meminta pemerintah Cina memberikan keringanan bea masuk baja.

Rep: M Nursyamsi/ Red: Friska Yolanda
Mantan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Mantan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada pembukaan Cina International Import Expo (CIIE) yang berlangsung pada Selasa (5/11). Pada acara tersebut Presiden Xi mengunjungi Paviliun Indonesia dan berdialog dengan Menko Luhut.

Dalam pertemuan singkat yang berlangsung sekira tujuh menit, Luhut menyampaikan kondisi terakhir ekspor dari Indonesia. "Tentu saya sampaikan juga, meminta keringanan atau penghapusan kebijakan pemerintah Cina yang menerapkan tarif masuk untuk impor produk baja dari Indonesia dan Presiden Xi mengatakan akan memperhatikan dan mempertimbangkan," ujar Luhut dalam siaran pers, Rabu (6/11).

Dengan jumlah penduduk Cina yang mencapai 1,4 miliar jiwa, kata Luhut, Indonesia berharap dapat meningkatkan ekspornya. Terutama, ekspor buah-buahan tropis seperti nanas, sarang burung, kelapa sawit dan olahan-olahan produk hilirisasi seperti nikel mentah, tembaga, timah, dan bauksit yang masih bisa ditingkatkan.

"Presiden Xi tadi berjanji untuk meningkatkan investasi negaranya di bidang teknologi," ucap Luhut. 

Luhut juga sempat melakukan pertemuan makan siang dengan beberapa pebisnis Amerika Serikat (AS) dan Cina. Kepada dirinya, pengusaha asal AS yang menjadi pemasok baja ke AS dari Indonesia menyampaikan permasalahan mereka yaitu produk baja yang mereka suplai terkena kebijakan tarif masuk sebesar 25 persen.

"Besok dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Wilbur Ross, saya akan sampaikan hal ini dan minta kebijakan AS untuk memberi keringanan," kata Luhut. 

Luhut mengatakan kebijakan ini cukup memberatkan karena produk ini diproduksi di daerah terpencil, masyarakat kecil yang bekerja di sana yang akan merasakan dampaknya. Hanya Jepang, Korea Selatan dan Turki mendapat pengecualian tarif masuk ini. 

"Kita kan negara berkembang tentu ini menyulitkan bagi Indonesia," ungkap Luhut. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement