REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat antara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Komisi I DPR RI yang awalnya berlangsung terbuka kemudian menjadi rapat yang tertutup. Rapat itu ditutup lantaran ada hal yang dianggap rahasia dan tidak boleh diketahui publik.
Awalnya, terjadi perdebatan dalam rapat tersebut. Prabowo yang baru saja memaparkan pandangannya kemudian diinterupsi oleh Anggota Komisi I dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Ia meminta agar rencana penggunaan dan dukungan anggaran dipaparkan.
"Saudara menhan tadi tak menyinggung, hanya visi misi, itu juga masih visioner. ini dukungan anggarannya seperti apa, karena di sini ada. Tolong disampaikan, jadi ini jadi bahan bahasan kita dalam rapat kita pagi ini," ujar Effendi.
Pimpinan Rapat Meutya Hafid mencoba menengahi. Ia menyebut, berdasarkan rapat pimpiman kapoksi, pembahasan dukungan anggaran dilakukan tertutup.
Pernyataan Meutya masih sempat ditolak oleh Effendi. Menurut Effendi, sewajarnya Prabowo mempresentasikan programnya. Pendapat Effendi ini juga didukung rekan sépartainya, Adian Napitupulu.
Sejumlah anggota dewan akhirnya sempat berdebat soal kelanjutan rapat. Prabowo pun angkat bicara. "Saya tidak masalah kalau mau disampaikan," ujar dia.
Prabowo juga kemudian memberikan pertimbangan. Ia bersedia menjelaskan soal rencana anggaran yang tertuang dalam APBN. Namun, ia menegaskan, semua pihak harus berhati-hati.
"Pihak manapun bisa mempelajari, namun sebagai penyelenggara di bidang ketahanan keamanan negara, seharusnya kita selalu prudent hati-hati dan sedapat mungkin, agar sulit bagi pihak non-Indonesia untuk mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita," ucap Prabowo.
"Kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tak akan lakukan. Saya bertanggung jawab pada Presiden RI. Tapi bisa bersedia, apa saja kalau tertutup saya bersedia," kata Prabowo menegaskan.
Akhirnya, diambil kesepakatan bahwa terlebih dahulu fraksi-fraksi menyampaikan pendapatnya terhadap paparan terbuka Prabowo. Setelah itu, rapat dinyatakan tertutup bagi publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika