REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Boeing mengambil langkah pada Sabtu (16/11) untuk mendinginkan ketegangan dengan pihak regulator terkait pengembalian servis dari Boeing 737 MAX. Pengembalian itu diserahkan kepada Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat (AS) dan rekan globalnya.
FAA mengatakan pada stafnya pekan ini agar menggunakan waktu selama yang dibutuhkan untuk meninjau pelarangan terbang pesawat Boeing 737 MAX. Sebelumnya, Boeing mengatakan pihaknya sangat berharap FAA menjamin 737 MAX pada pertengahan Desember 2019.
"Kita membuat beberapa target yang masih berderet untuk Desember, semacam sertifikasi," kata Kepala Eksekutif Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal dilansir dari Reuters, Ahad (17/11).
FAA mengatakan mereka tidak akan membuat target waktu untuk (sertifikasi Boeing 737 MAX). "Kita akan mengikuti mereka (FAA) dalam hal ini," kata Stan saat konferensi pers menjelang Dubai Airshow.
Boeing memperkirakan pada pertengahan Desember akan mengalami pelonjakan harga saham. Meskipun mereka mengatakan tidak akan bisa mendapatkan persetujuan untuk pelatihan pilot hingga Januari.
FAA Administrator, Steve Dickson mengindikasikan bahwa pihaknya akan memutuskan waktunya sendiri untuk memberikan izin terbang pesawat yang terlibat dua kali kecelakaan parah. Kecelakaan Boeing 737 MAX telah membuat 346 orang meninggal dunia di Indonesia dan Ethiopia.
"Upaya ini (pemeriksaan Boeing 737 MAX) tidak dipandu oleh kalender atau jadwal," kata Dickson.
Boeing sedang diskusi dengan Emirates mengenai dampak besar dari penundaan pengiriman Boeing 777X. Sebab sejauh ini Dubai adalah pelanggan terbesar Boeing. Boeing juga mengatakan kepada Emirates tentang kelanjutan pemesanan untuk 40787 Dreamliner.
Sementara Emirates telah mengambil sikap keras terhadap pesanan baru menjelang pertunjukan pada 17-21 November 2019. Tapi sumber-sumber industri mengatakan setuju untuk mengkonfirmasi 787 sebagai imbalan untuk kesepakatan dengan Boeing. Ini akan memungkinkan untuk membatalkan atau menangguhkan beberapa 777X.
Ikuti Whatsapp Channel Republika