Gebrakan yang dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, membuat para pejabat eselon satu di lingkungan Kementerian BUMN was-was. Betapa tidak, belum sebulan menjabat Erick, langsung melakukan terobosan yang sangat berani membuat kebijakan dengan memberhentikan seluruh deputi dan sekretaris menteri.

Langkah yang dilakukan dalam merombak alur birokrasi tentunya mendatangkan pro dan kontra dari publik. Marwan Jafar, Anggota Komisi VI DPR-RI, mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang berani melakukan terobosan mencopot seluruh eselon I di kementerian itu dan merestrukturisasinya.

“Tidak ada masalah, selama itu terobosan positif,” kata Marwan.

Tetapi untuk mengelola 140 BUMN dengan aset Rp 8.200 triliun, Erick memerlukan teamwork yang kompak, bukan hanya cerdas, dan berakhlak baik, agar yang berada di lingkungan BUMN adalah orang-orang memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat.

Ia berharap dengan adanya rekstrukturisasi akan membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi lebih baik lagi. Termasuk juga mengevaluasi holding-holding BUMN yang memang tidak produktif, dan masih disubsidi terlalu banyak. “Jadi memang dibutuhkan evaluasi secara total dalam usaha untuk membuat BUMN kita lebih kompetitif," kata Marwan.

Ia mengingatkan, jika masih ada BUMN yang menderita kerugian, dan itu membutuhkan penanganan yang serius. "Karena itu menyangkut pelayanan publik dan tentunya ini berdampak langsung kepada masyarakat, serta berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kita," katanya.

Di samping itu, pemerintah disarankan untuk turut melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyeknya, karena sebelumnya hampir seluruh proyek pemerintah ditangani BUMN.

Hal itu, menurut Marwan, merupakan salah satu yang menjadikan hujan tidak merata, dan sekaligus bisa mematikan peran swasta dalam konteks untuk sama-sama membangun sektor ekonomi. Agar stabilitas ekonomi bisa terjaga, swasta dan pemerintah harus bisa saling bekerja sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika