REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan baru saja terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam Musyawarah Nasional APPSI VI tahun 2019 di Jakarta, Selasa (26/11). Ia mengatakan, banyak aspirasi yang disampaikan para gubernur terkait pembangunan di daerah.
Anies melanjutkan, terutama perhatian lebih kepada daerah di kawasan Indonesia Timur. Mereka mempertanyakan variabel untuk menghitung dana alokasi dari pemerintah pusat untuk pembangunan bagi daerah kepulauan.
"Mereka mengeluhkan bahwa selama ini cara penghitungannya bias daratan, ukuran wilayah misalnya, dihitungnya ukuran daratan bagi kawasan-kawasan yang kepulauan," ujar Anies usai kegiatan munas tersebut.
Padahal, lanjut Anies, penduduk di wilayah kepulauan lebih sedikit sehingga kecepatan pembangunnya jadi rendah. Dengan demikian, hal itu menjadi salah satu program APPSI untuk menyusun format baru yang akan ditawarkan ke pemerintah pusat dalam membantu pembangunan di daerah.
Anies sedikit menjelaskan terkait cara kerja APPSI dalam mewujudkan program yang berasal dari usulan pemerintah provinsi. "Jadi begini di APPSI itu disusun programnya lalu di tingkat teknokratik mereka bekerja, teknokratik artinya dinas-dinas yang relevan, BUMD yang relevan," kata dia.
Ia mencontohkan, APPSI pernah mengadakan pertemuan di Jakarta, semua BUMD dari seluruh wilayah berkumpul dan membicarakan kebutuhannya masing-masing. Sehingga, setiap BUMD di wilayahnya masing-masing saling mengisi kebutuhan seperti komoditas bahan pokok yang dimiliki daerah lain.
BUMD antardaerah dapat saling bekerja sama memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, lanjut Anies, APPSI juga menyentuh persoalan terkait perangkat pemerintah misalnya soal perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Itu diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lewat APPSI bisa berdiskusi bisa memberikan formula-formula untuk jadi pertimbangan bagi pemerintah pusat," kata Anies.
Dengan demikian, pemerintah pusat memiliki berbagai pertimbangan yang diusulkan pemprov dalam memasukkan variabel yang mungkin belum dipertimbangkan. Seperti tadi, kata Anies, ada faktor kawasan kepulauan, jumlah penduduk, dan jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika