REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembiayaan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 2019 sebesar Rp 2 triliun. Hal ini disampaikan Direktur Consumer dan Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (BTN) tbk Hirwandi Gafar dalam jumpa pers usai rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Menara BTN, Jakarta, Rabu (27/11).
"KPR subsidi ada persetujuan pemerintah untuk tambahan Rp 2 triliun dan akan salurkan di Desember 2019 paling lambat," ujar Hirwandi di Jakarta.
Hirwandi menyampaikan Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrwati, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, telah menyetujui penambahan kuota FLPP tersebut. Ia menilai penambahan kuota FLPP sebesar Rp 2 triliun bisa dimanfaatkan MBR mengakses 15 ribu sampai 20 ribu unit rumah KPR.
"Presiden, menkeu, menteri PUPR, sudah tandatangan. Saat ini tinggal administrasi sebelum jalan," ucapnya.
Hirwandi menambahkan BTN bersama pemerintah juga sedang melakukan kajian skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dalam penyaluran KPR.
"Kerja sama pemerintah dan Bank Dunia untuk dapat KPR subsidi. Jadi 2020 kita menatap lebih jauh lagi dan tidak hanya bagi BTN, tapi juga semuanya," kata Hirwandi menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika