REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh pada Rabu (27/11) mendesak Uni Eropa (UE). Ia mendesak UE menekan Israel sehingga Pemerintah Otonomi Palestina (PA) bisa menyelenggarakan pemilihan umum di Yerusalem.

Pertemuan di kantornya di Ramallah dengan wakil, konsul, dan duta besar UE menyeru organisasi regional itu agar bersiap memberi sumbangan dalam pengawasan proses pemilihan umum. Demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA.

Ia menekankan bahwa rakyat Palestina memiliki pengalaman panjang dalam pemilihan umum selama bertahun-tahun belakangan ini. Baik dalam pemilihan anggota dewan legislatif maupun pemilihan presiden atau dalam pemilihan anggota dewan lokal, dewan mahasiswa, maupun anggota kamar dagang.

Ia mengatakan pimpinan Palestina, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, memiliki sikap politik kuat untuk menyelenggarakan dan mengatasi setiap tantangan yang dijatuhkan oleh pihak apa pun.

"Demokrasi rakyat Palestina telah menjadi korban perpecahan dan pemilihan umum adalah cara kami ke luar dan gerbang untuk melindungi hak kami serta persatuan rakyat kami," ia menambahkan.

Shtayyeh memberi penjelasan kepada delegasi UE tentang laporan penampilan pemerintah belakangan ini. Ia juga memaparkan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kemandirian ekonomi secara bertahap dari penguasa pendudukan Israel, untuk memperkuat produk nasional, dan mendorong perdagangan langsung dengan dunia dan negara Arab khususnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika