REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kepala Pusat Studi Pembangun Pertanian dan Pedesaan, IPB, Sofyan Sjaf mengapresiasi Kementrian Pertanian yang melakukan pembenahan data pertanian. Hal tersebut disampaikannya saat acara diskusi bersama alumni IPB membahas strategi dalam percepatan pembangunan pertanian menghadapi era industri 4.0 bersama alumni IPB dan stakeholder pertanian di Taman Koleksi Kampus IPB, Jumat (29/11).
Menurutnya gebrakan Kementan di komando Syahrul Yasin Limpo memperbaiki data pertanian perlu didukung semua pihak. Namun katanya Kementan juga harus mampu menjelaskan ke publik data pertanian mana yang akan dilakukan pembenahan.
"Langkah Kementan ini perlu disuport. Tapi pertanyaannya yang dibenahi itu, apakah data pertanian pangan saja, atau kebun saja, atau holtikultural atau apa. Nah ini harus dijelaskan secara utuh kepada publik," ujarnya.
Perlu diketahui, Mentan Syharul mendorong penggunaan drone dalam mendapatkam data presisi. Karena itu, Sofyan menilai dengan menggunakan tekhnologi, sudah saatnya Kementan didukung dalam mengajak petani dan pemuda menginput data pertanian.
"Saya pikir dengan menggunakan tekhnologi sudah saatnya Kementan memanfaatkan drone yang kemarin diperlihatkan ke publik. Karena penelitian kami menunjukkan bahwa kesenjangan data luasan sangar luar biasa di bawah,"ungkapnya.
Selanjutnya jika Kementan memiliki semangat memperbaiki data, maka teknologi menjadi salah satu instrumen yang paling penting untuk digunakan. Sebab teknologi adalah sebagai dasar efisiensi dan efektivitas dari semua hal
"Manfaatkan teknologi sebagai mungkin. Dron menjadi instrumen yang penting Tapi juga harus didukung partisipasi warga," ucap dia.
Sofyan menekankan pentingnya pembekalan teknologi dan mekanisasi kepada generasi muda sebagai persiapan jelang menghadapi bonus demografi yang akan dilewati. Harapanya dalam membangun data presisi tidak bisa top down, tapi harus dari bawah sehingga sangat penting memetakan potensi desa guna kesuksesan pembangunan pertanian itu yang tepat. Sebab, di Indonesia terdapat 74 ribu desa dan 73,14 persenya merupakan desa pertanian.
"Makanya saya meminta kepada Kementan jadikan orang desa Itu menjadi subjek data. Dan mereka diajak mengambil data di situlah kemudian Kementan menyempurnakan data dengan menggunakan tekhnologi," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika