REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional 2019 di Plaza Barat Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11). Dalam sambutannya, Kiai Ma'ruf berharap kiprah para disabilitas dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam Pemerintahan.
Menurutnya, saat ini sudah ada dua disabilitas di Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yakni Wakil Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Surya Tjandra dan Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia. Ia berharap nantinya disabilitas bisa menjadi wakil presiden.
"Kita juga mengenal Ibu Angkie Yudistia, yang baru saja diangkat sebagai staf khusus Presiden RI mewakili generasi milenial, siapa tahu bukan hanya staf khusus tapi wakil presiden," ujar Ma'ruf.
Menurut Ma'ruf, keduanya merupakan contoh kiprah disabilitas mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Menurut Ma'ruf, itu juga berarti disabilitas memiliki hak yang sama di Indonesia.
Karena itu, ia mendorong kiprah disabilitas lainnya dalam membangun bangsa. Menurutnya, jangan sampai keterbatasan menghalangi semangat dan kerja keras para disabilitas.
"Saudara-saudara sekalian bisa menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih baik, dan jauh lebih mampu dalam segala hal daripada yang dipikirkan oleh masyarakat umum, kalian mampu lebih dari yamg mereka perkirakan," ujar Ma'ruf.
Kiai Ma'ruf mengatakan, Pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan regulasi tentang penyandang disabilitas, termasuk menyusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebab, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS 2018, 9 persen sampai 12 persen penduduk Indonesia mengalami disabilitas sedang dan berat.
Prevalensi disabilitas ada pada seluruh kelompok usia, namun paling banyak dijumpai pada kelompok lansia. Selain itu, penduduk dengan disabilitas, rentan untuk jatuh di bawah garis kemiskinan karena keterbatasan akses dan tingginya beban pengeluaran.
Maruf melanjutkan, data menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk tidak bersekolah dan memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk berpartisipasi dalam pasar kerja.
Sementara, beban pengeluaran keluarga yang memiliki anggota dengan disabilitas, juga memiliki tingkat pengeluaran 30 persen lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga lainnya.
"Sampai saat ini santunan bagi penyandang disabilitas memang masih sangat terbatas. Namun, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika