10 Rumusan Sikap Politik Golkar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar merumuskan sikap politik yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional (Munas) X di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, sejak Selasa (3/12) hingga Kamis (5/12). Golkar mendesak pemisahan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres hingga mendukung Omnibus Law yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan politik itu dibacakan oleh anggota Komite C Ace Hasan Syadzilly. Golkar berpandangan, proses demokrasi sudah berjalan dengan baik namun perlu disempurnakan.

Baca Juga

"Untuk itu demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensil, penguatan partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan pilpres dan pileg serta perlunya kajian secara mendalam UUD 1945," ucap Ace, Kamis.

Kemudian, lanjut Ace, Golkar mendukung kebijakan menderegulasi perundang-undangan dengan skema Omnibus Law. Golkar menilai, Omnibus Law bisa mendorong penciptaan iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional dan akan menjadi fondasi menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Golkar mendukung rencana memindahkan ibu kota negara RI ke Kaltim dengan mempercepat penerbitan UU Ibu Kota Negara RI. Golkar juga mendukung kebijakan debirokratisasi agar pemerintahan efektif dan responsif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi melalui penataan dan peningkatan kompetensi ASN dengan prinsip kaya fungsi dan miskin struktur.

Poin berikutnya, Golkar mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dengan perbaikan kinerja penegak hukum termasuk pemberantasan korupsi. Penegakkan itu harus memperhatikan indikator yang menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, pengutamaan pencegahan pelanggaran hukum dan manajemen sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif.

"Golkar mendorong agar Indonesia dapat berperan aktif dalam politik luar negeri bebas aktif dalam kancah geopolitik internasional yang saling menguntungkan perekonomian Indonesia," ujar Ace.

Golkar mendorong iklim ekonomi yang kondusif dengan memanfaatkan potensi investasi dalam negeri dan luar negeri. Sehingga, dapat menggerakkan sektor perekonomian nasional dan berorientasi ekspor antara lain seperti manufaktur, industri argo, perkebunan pertanian perikanan tambang dan migas.

Golkar berpendapat, hakikat perjuangan politik adalah untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial melalui percepatan pencapaian SDGs antara lain pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran penghapusan stunting, pelayanan kesehatan kekerasan terhadap perempuan pemberantasan narkoba dan masalah sosial lainnya.

Partai Golkar mengupayakan terwujudnya kehidupan keagamaan yang moderat toleran dan menghargai perbedaan serta tidak beri ruang ke pihak manapun yang ingin melakukan tindakan radikal. Oleh karena itu Golkar berkomitmen bekerja sama dengan ormas keagamaan untuk melakukan pembinaan demi terwujudnya kehidupan moderasi beragama.

Terkait Pancasila, Golkar senantiasa melaksanakan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Dalam kaitan itu Golkar mengajak seluruh komponen bangsa meneguhkan mengamalkan dan menyosialisasikan Pancasila sejak usia dini serta memperjuangkan lahirnya UU Pembinaan Ideologi Pancasila," kata Ace menegaskan.

Saat membacakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) di hadapan peserta Munas Golkar, Rabu (4/12), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah rekomendasi politik untuk partainya. Salah satu rekomendasinya adalah pemisahan pemilihan langsung.

"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara Pileg dan Pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam Pemilu," kata Airlangga dalam pemaparannya, Rabu (4/12).

Airlangga juga merekomendasikan agar Partai Golkar melakukan transformasi dan konsolidasi agar dipercaya dan mendapat dukungan dari masyarakat. Selain itu, ia juga meminta agar Partai Golkar terus mendukung program antikorupsi.

"Transformasi struktural juga diperlukan agar organisasi dan struktur kelembagaan lebih fleksibel lebih kuat dan lebih efektif dan peningkatan fungsi kaderisasi serta penajaman dalam pengambilan keputusan berbasis data agar Partai Golkar menjadi partai yang kuat dan mengakar," ujarnya.