REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (9/12). Salah satu yang disorot oleh lembaga legislatif adalah penyiapan nasib tenaga kerja (naker) setelah model industri 4.0 semakin masif diterapkan beberapa tahun ke depan.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengatakan, dalam peta jalan industri 4.0 yang disusun Kementerian Perindustrian, belum dijelaskan secara detail tentang langkah-langkah penyiapan jaring pengaman untuk para naker yang bakal tersisih dengan kehadiran teknologi.
”Dengan roadmap Making Indonesia 4.0 yang disusun Kementerian Perindustrian, saya membayangkan betapa memang canggih industri manufaktur kita ke depan. Di situ ada beberapa teknologi utama, seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, teknologi robotik dan sensor,” ujar Mufti di sela-sela rapat.
Namun, sambung dia, belum ada desain terintegrasi untuk memikirkan nasib tenaga kerja yang kemudian tersingkir dari tren otomatisasi industri.
”Indonesia ini punya angkatan kerja terbesar ke-4 di dunia, namun sangat kekurangan talenta. Teknologi merupakan keniscayaan, tapi kita harus pikirkan jaring pengaman dari SDM yang tergantikan. Jumlahnya mungkin ratusan ribu hingga jutaan orang. Dengan kurangnya talenta angkatan kerja kita, maka mereka akan kembali ke sektor informal," ujar Mufti.
Oleh karena itu, Mufti meminta kepada pemerintah untuk mendesain peta jalan yang mengakomodasi nasib tenaga kerja dengan masifnya pendekatan teknologi dalam industri nasional pada masa-masa mendatang.
”Jadi soal tenaga kerja bukan hanya kita pikirkan SDM ke depan dengan penguatan pendidikan saat ini. Tapi juga harus memikirkan nasib tenaga kerja eksisting yang talentanya kurang dan ke depan berpotensi tersisih oleh otomatisasi di dunia industri. Perlu koordinasi lintas kementerian untuk menjawab tantangan ini,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
