REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan presiden (perpres) mengenai pemberantasan penyakit tuberkulosis (TB) masih berjalan dan berproses. "Perpres TB sedang berproses, masih harmonisasi," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, usai menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Lintas Sektor Nasional berjudul “Sinergi Multi-Sektor untuk Mengakhiri Tuberkulosis", di Jakarta, Selasa (10/12).
Ia menambahkan, pihaknya telah mengusulkan isi perpres seperti mengurai cara-cara penanganan secara komprehensif dan siapa yang akan menjadi leading sector, apa saja yang akan dikerjakan secara detil, hingga personelnya dari kementerian mana saja. Karena itu pihaknya tidak menargetkan waktu penyelesaian perpres ini. "Perpres ini harus detil supaya bisa terarah, bisa tepat sasaran," katanya.
Di tempat yang sama Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia Arifin Panigoro mengaku pihaknya mendukung upaya pemerintah dan berharap perpres pemberantasan TB segera terbit. Sehingga aturan hukum ini diharapkan memudahkan Menkes untuk bersama-sama menanggulangi TB.
"Karena demikian banyaknya penduduk dan luasnya Indonesia maka Kemenkes membutuhkan dukungan lebih kuat seperti Kementerian Dalam Negeri untuk memberitahu Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi kab/kota. Itu salah satu langkah besar yang akan dikerjakan," ujarnya.
Sebelumnya berdasarkan WHO Global TB Report 2018, diperkirakan insiden TBC di Indonesia mencapai 842 ribu kasus dengan angka mortalitas 107 ribu kasus. Jumlah ini membuat Indonesia berada di urutan ketiga tertinggi untuk kasus TB setelah India dan Cina.
