REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gibran Rangkabumi Raka dinilai publik masih terlalu muda untuk memimpin Solo. Hal tersebut terungkap melalui survei yang dilakukan lembaga survei Median.
"Mereka yang menganggap Gibran ini terlalu muda di angka 23,4 persen sementara kalau kita tahu tokoh-tokoh yang bertarung di kota Solo dari segi usia itu jauh di atas Gibran," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun di Jakarta, Senin (16/12).
Tak hanya terlalu muda, majunya Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo dinilai sebagai bentuk nepotisme. Sebesar 18,9 persen berependapat demikian. Besaran angka yang sama juga menyebut bahwa anak pertama Jokowi ini masih belum berpengalaman sebagai pemimpin daerah.
Sebagian masyarakat menilai bahwa majunya Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo ini juga sebagai bentuk dinasti politik Jokowi. Meski bukan suara dominan, 41,6 persen dari responden berpendapat demikian. Sebesar 55,5 persen mengatakan sebaliknya dan 2,9 persen mengaku tidak tahu.
Dalam rentangan umur, masyarakat yang berpendapat bahwa majunya Gibran sebagai bentukan dinasti politik berada di 40-49 tahun (47,6 persen), 50-59 tahun (63 persen), di atas 60 tahun (55,6 persen). Sedangkan kalangan pemilih muda beranggapan bahwa majunya Gibran bukan bentuk dinasti politik. Dari usia 17-19 tahun (68,5 persen), 20-29 tahun (70,3 persen) dan 30-39 tahun (63 persen).
Menurut Rico, isu dinasti politik akan menjadi isu yang berpengaruh cukup kuat untuk bermain di kota Solo. Publik, dia mengatakan, menganggap isu dinasti cukup besar sehingga ada pembelahan yang terjadi dari segi usia.
Dia mengatakan, kalau sekiranya dinasti politik membesar itu bahkan menemukan momentumnya itu akan mengancam elektabilitas Gibran. Sebaliknya, dia melanjutkan, kalau isu ini bisa menyusut dikendalikan artinya membuktikan bahwa Gibran pantas untuk menjadi pemimpin.
"Alasannya itu nanti bisa dikembangkan timses. Dan kalau seeprti itu Gibran mungkin saja bisa mengalahkan Achmad Purnomo dalam waktu sembilan bulan," katanya.
Survei Pilkada Kota Solo ini dilakukan Median kepada seluruh warga yang memiliki hak pilih. Responden dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling atas populasi kecamatan dan gender.
Survei dilakukan pada 3 hingga 9 Desember selama dinamika politik yang terjadi. Riset melibatkan 800 responden dengan margin of eror sebesar sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei juga mendapati bahwa 40 persen publik menilai baik majunya Gibran sebagai kandidat kepala daerah. Sebanyak 38,1 persen beranggapan jika hal tersebut biasa saja dan 21,9 persen mengatakan bahwa itu perkara yang tidak baik.
Dari suara yang menyebut majunya Gibran sebagai hal baik, sebesar 41,3 persen berharap dia bakal menjadi seperti Jokowi. Sebanyak 19,4 persen menyebut Gibran mewakili suara muda dan 14,7 persen berharap dia akan membawa perubahan.
Seperti diketahui, Gibran resmi mendaftar sebagai bakal wali kota Solo melalui DPD PDIP di Surakarta. Dia saat ini tengah bersaing dengan pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Santoso yang merupakan rekomendasi DPC kepada DPP PDIP.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan, pencalonan Gibran bukan merupakan dinasti politik. Puan menjelaskan, Gibran dan Bobby (menantu Jokowi) mendaftar dengan mekanisme yang ada. Pasalnya, keduanya masih ada dalam penjaringan untuk maju sebagai calon Wali Kota.
"Jadi mekanismenya kalau kemudian yang bersangkutan berdua itu dalam proses mekanismenya lulus dalam proses, tidak ada yang tidak memperbolehkan Gibran dan Bobby untuk maju," ujar Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12).
Nantinya, terkait pencalonan keduanya akan dibahas dalam rapat kerja nasional (Rakernas). Lewat forum tersebut, PDIP akan mengeluarkan rekomendasi untuk calon kepala daerah 2020.
"Kalaupun nanti mendapatkan rekomendasi, ya silakan rakyat yang memilih, bahwa memang calon yang dipilih calon pilihan rakyat, itu saja," ujar Puan.
Ditanya soal persentase kemenangan dari Gibran atau Bobby, Puan enggan menjawabnya. Ia beralasan, penyelenggaraan Pilkada masih lama sebelum dimulai.
"Pilkadanya juga masih 2020 bulan September. Masih lama banget ini loh, ini pergantian tahun 2020 aja belum," ujar Puan.
Diketahui, PDIP akan mengeluarkan rekomendasi untuk calon kepala daerah 2020 saat momen Rakernas I dan Hari Ulang Tahun ke-47 PDIP pada 10-12 Januari 2010 di Jakarta. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, ada 44 rekomendasi yang akan dikeluarkan dalam forum tersebut secara bertahap.
"Tahap satu nanti pada saat Rakernas sudah di-declare," ujar Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika