REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hasan Aminuddin menilai ekspor bebas benih lobster hanya akan merugikan para nelayan dan petambak. Oleh karena itu pihaknya menolak rencana pembukaan kembali keran ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Saya kira kalau ekspor benih lobster kembali dibebaskan pasti sangat merugikan rakyat. Tentunya kami di Komisi IV DPR RI kalau langkah itu merugikan rakyat banyak pasti tidak setuju," ujar Politikus Partai Nasdem, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12).

Lanjut Hasan, seharusnya bantuan pemerintah berpihak kepada petani dan nelayan, bukan kepada pengusaha besar. Namun kenyataannya selama ini bantuan pemerintah lebih menguntungkan kepada pengusaha besar. Bahkan bantuan tersebut  tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Sehingga pihaknya tidak setuju jika ekspor benih lobster dibuka kembali.

"Walaupun (ekspor benih) benar menurut undang-undang tapi merugikan rakyat, maka secara otomatis. wakil rakyat dan akan menolak," ujar Hasan.

Justru, Hasan menyarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan benih lobster domestik dibanding di ekspor ke luar negeri. Kemudian aparat keamanan juga harus mengawasi penyelundupan benih lobster ke luar negeri. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih mematangkan rencana membuka ekspor benih lobster dengan menghimpun berbagai masukan. Ia mengaku semua opsi dibuka.

Menurut dia, polemik mengenai ekspor benih lobster perlu menemukan jalan tengah karena faktanya memang ada sebagian nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan menangkap benih lobster. Meski di sisi lain ada pula yang bergantung dengan lobster dewasa.

"Tinggal kita lihat jalan tengahnya seperti apa. Tidak boleh lingkungan rusak karena ambisi pribadi, tapi juga jangan demi alasan lingkungan saja pertumbuhan ekonomi kita tunda," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika