Kamis 19 Dec 2019 17:17 WIB

Mahfud: Menlu Lakukan Diplomasi Lunak Soal Uighur

Mahfud mengatakan posisi Indonesia sebagai penengah dalam kasus di Uighur.

Rep: Mimi Kartika/ Red: Bayu Hermawan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (19/12).
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (19/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sudah melakukan langkah-langkah diplomasi lunak terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas etnis minoritas Uighur di Xinjiang, China. Menurutnya, posisi Indonesia dalam hal ini sebagai penengah bukan konfrontatif.

"Dan untuk itu, nanti Bu Menlu melalui diplomasi lunaknya, bebas aktifnya akan melakukan langkah-langkah yang baik, untuk kebaikan umat manusia," ujar Mahfud kepada wartawan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

Baca Juga

Mahfud mengatakan, Indonesia berada pada posisi penengah dan mencari jalan yang terbaik terkait dugaan pelanggaran HAM atas minoritas Uighur. Menurutnya, organisasi masyarakat Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan yang lainnya sudah mendatangi China untuk mencari jalan yang baik.

Mahfud memastikan, Indonesia tidak bisa mendiamkan begitu saja atas dugaan penindasan kepada Muslim Uighur di China. Akan tetapi, Indonesia harus terlebih dahulu mencari tahu masalah yang sebenarnya.

"Karena di China itu kawasan muslim kan banyak juga. Bukan hanya Uighur. Saya pernah ke Beijing, pernah ke berbagai tempat lain. Aman-aman saja tuh. Tapi kok di Uighur terjadi begitu itu, ada apa? Kita harus lebih objektif melihat seluruh persoalan itu," katanya.

Sebelumnya, Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin Bidang Komunikasi dan Informasi, Masduki Baidlowi menuturkan, Pemerintah Indonesia bakal menekan China agar memperhatikan hak-hak warga Muslim Uighur. Tekanan kepada China ini dilakukan dengan tetap menghormati urusan dalam negeri masing-masing.

"Kita akan memberikan tekanan diplomasi dengan China supaya memperhatikan hak-hak warga Muslim Uighur di China, dengan tetap saling menghormati prinsip diplomasi antara Indonesia dan China, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing," kata dia saat di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Selasa (17/12).

Masduki mengakui, antara Indonesia dan China selama ini telah terjalin hubungan yang baik misalnya pada beberapa sektor. "Makanya, tekanan diplomasi yang akan diberikan ini dengan tetap menghargai hak masing-masing," ujarnya.

Masduki meyakini tekanan yang diberikan kepada China soal nasib Muslim Uighur itu tidak akan berdampak buruk terhadap hubungan kedua negara.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement