REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Koordinator Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mark Lowcock menyatakan 165 juta orang akan membutuhkan bantuan pada 2020. Hal ini terjadi karena dampak lebih buruk dari konflik, keadaan darurat iklim, dan keputusan ekonomi.
Badai ekstrem, kekeringan, dan bencana yang didorong krisis iklim akan menghantam pertama kali dan menjadi terburuk bagi wilayah termiskin di dunia. Lowcock mengatakan, wanita, anak perempuan dan mereka yang memiliki disabilitas, paling parah terkena dampaknya. Mereka juga didorong ke perkawinan dini dan seks transaksional sebagai ganti barang-barang kebutuhan pokok, seperti makanan, sabun, atau handuk sanitasi.
Lowcock mengatakan Suriah, Afrika Selatan dan Venezuela berada di daftar kekhawatiran. "Ini merupakan tahun yang mengerikan. Setahun yang lalu, saya membuat serangkaian penilaian yang ternyata salah," ujarnya.
Tahun lalu, Lowcock memperkirakan 145 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Ternyata angka yang nyata mencapai 165 juta orang.
"Saya khawatir, saya pikir ini akan menjadi lebih buruk. Saya ingin salah. Tapi alasan kami mengalami tahun yang sangat buruk masih ada di sini," katanya, dikutip dari The Guardian.
Keadaan geopolitik akan menjadi penentu utama dalam melihat orang yang membutuhkan dukungan yang memadai. Jutaan orang di Suriah timur laut dan barat laut mengandalkan bantuan lintas perbatasan.
Perpanjangan kontrak bagi badan-badan untuk melaksanakan pekerjaan ini berakhir pada 9 Januari dan telah dinegosiasikan oleh Dewan Keamanan PBB. Rusia dan Cina telah menentang proposal untuk mengubah titik persimpangan dan akan menjadi buruk ketika tidak diperbarui.
Lowcock mengatakan, banyak dari kekhawatiran tahun ini terkait dengan darurat iklim. Dia melakukan perjalanan ke Malawi dan Zimbabwe, seminggu sebelum Topan Idai menghantam Mozambik.
"Ironisnya saya ada di sana karena kekeringan," katanya.
Badan tersebut kini menangani banjir di Sudan Selatan, Sudan, dan Uganda. PBB telah memperingatkan bencana iklim terjadi pada tingkat satu per minggu.
Contoh Zambia yang telah dilanda kekeringan parah. "Puluhansekolah dasar ditutup di Zambia karena orang tua tidak membawa anak-anak mereka ke sekolah," ujarnya.
Ketika tidak ada panen dan keluarga tidak memiliki pendapatan, orang-orang menggunakan strategi penanggulangan yang ekstrem. Wanita dan gadis-gadis tertarik pada seks transaksional untuk mendapatkan makanan di atas meja.
"Itu menambah risiko HIV, apalagi trauma dan penderitaan yang dialami gadis-gadis itu dalam posisi itu," kata Lowcock.
Lowcock mengatakan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menerima rekor level pendanaan tahun ini. Pada November, dia telah mengumpulkan 16 miliar dolar AS, sedangkan tahun lalu hanya 14 miliar dolar AS.
Sistem kemanusiaan bekerja lebih baik dan lebih keras, memprediksi krisis, dan mencegah kematian. Lowcock mengharapkan hal-hal membaik tahun depan di Yaman, Sudan, dan Somalia.
"Somalia harus mendapatkan keringanan utangnya disahkan oleh Bank Dunia dan IMF sekitar bulan Maret dan yang akan memberikannya kesempatan untuk mengakses lebih banyak sumber daya dan berinvestasi lebih banyak dalam ketahanan dari jenis ancaman yang dihadapi Somalia," ujar Lowcock.
Di Sudan, setelah penggulingan penguasa lama, Omar al-Bashir, pada April, ada peluang bagi ekonomi untuk berkembang. Jika AS memindahkan Somalia dari daftar negara sponsor terorisme akan memungkinkannya mendapatkan keringanan hutang.
Terlepas dari ketakutannya untuk 2020, Lowcock punya alasan untuk optimistis. Dia melihat banyak tempat menjadi lebih baik, kemudian setiap tahun bantuan mencapai 100 juta orang.
"Ketiga adalah, saya bisa melihat bagaimana kita dapat membuat seluruh upaya lebih baik, bertindak lebih awal dan mengantisipasi, dengan data," kata Lowcock.
Akhir tahun lalu, OCHA mendapat peringatan wabah penyakit di Madagaskar, dengan potensi 2.500 kasus. Dari salah satu dana yang dikelola, lembaga itu langsung memberikan 1 juta dolar.
"Hasilnya tidak ada 2.500 kasus, ada 250 kasus. Dan tidak ada penyebaran ke negara-negara tetangga yang sebelumnya ada," ujar Lowcock.
Ikuti Whatsapp Channel Republika