REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (FEUB), Dias Sastria menilai, kasus Jiwasraya harus dilihat secara utuh. Kasus tersebut tidak lain menjadi bagian usaha pemerintah untuk memperbaiki BUMN di Indonesia.
"Bisa jadi masalah seperti ini ada di BUMN-BUMN lain yang belum mencuat ke permukaan. Ini murni masalah hukum, jadi biarkan hukum berjalan,” kata Dias saat dikonfirmasi Republika, Selasa (24/12).
Menurut Dias, upaya penegakan hukum terhadap kasus Jiwasraya patut diapresiasi. Sebab, aparat terlihat bergerak cepat dalam menangani kasus tersebut. Beberapa saksi yang telah dipanggil menunjukkan adanya upaya penuntasan kasus bisa berjalan transparan dan cepat selesai.
Dias berpendapat, penyelesaian masalah Jiwasraya itu penting karena berkaitan dengan prioritas nasabah. Nasabah pada dasarnya harus mendapatkan jaminan agar tidak dirugikan. Oleh sebab itu, negara memang sudah seharusnya bertanggung jawab atas kasus ini.
Selain itu, Dias juga mengingatkan berbagai pihak bisa menahan diri dalam memandang kasus Jiwasraya. Oknum-oknum tersebut diharapkan tidak memanfaatkan masalah tersebut dengan menggiring opini. Dalam hal ini membawa isu terkait ke ranah politik sehingga jauh dari masalah utama.
Menurut Dias, Menteri BUMN Erick Thohir telah terbukti berlatar belakang pengusaha. Hal ini berarti Erick Thohir sudah memiliki banyak pengalaman dalam berbisnis dengan kalangan manapun. "Tapi terburu-buru menghakimi sebelum penegak hukum menyampaikan kesimpulan siapa yang bersalah adalah penggiringan opini,” ujarnya.
Dias mengaku sangat mengapresiasi kepemimpinan Erick Thohir yang berusaha membersihkan oknum-oknum nakal di BUMN. Menurutnya, menuduh menteri terlibat dalam kasus tersebut hanya akan mengaburkan masalah. Publik lebih baik mendukung upaya penegakan hukum dalam menentukan pihak yang bersalah sehingga harus dipenjara."Termasuk juga aktor intelektualnya,” ucapnya.
Sebelumnya, Wasekjen Demokrat Andi Arief melalui cuitan di //Twitter//-nya mengatakan, perusahaan milik Erick Tohir terlibat dalam kasus Jiwasraya. Mengenai pandangan ini, Menteri BUMN Erick Thohir telah meminta, kasus Jiwasraya tidak dipolitisasi. "Kita bekerja secara objektif dan tidak ada niat memanipulasi. Orang kami ingin betulin kok, jadi tolong konteksnya," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika