REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid secara resmi meluncurkan sistem peringatan dan respons dini konflik keagamaan di Kantor Kementerian Agama, Jalan M.H. MH Tamrin, Jakarta, Senin (30/12). Aplikasi ini dirancang oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta (BLAI) sejak 2018.
Zainut mengatakan, aplikasi respons dini konflik keagamaan tersebut merupakan produk inovatif yang bisa mengantisipasi konflik keagamaan di Indonesia. "Saya kira ini produk inovatif yang dilakukan oleh Litbang Agama DKI Jakarta untuk antisipasi dini konflik keagamaan yang ada di Indonesia," ujar Zainut saat ditemui dalam acara Ekspose Produk Kelitbangan di Auditorium KH. M. Rasjidi Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (30/12)
Menurut dia, dengan adanya aplikasi ini para pengambil kebijakan akan mudah mengambil keputusan untuk mencegah konflik di masyarakat. Karena itu, kata dia, setelah diuji coba di beberapa daerah, aplikasi ini kedepannya akan menjadi kebijakan nasional.
"Saya kira ini penting agar para pengambil kebijakan itu bisa segera mengambil keputusan ketika ada informasi awal yang mengarah kepada terjadinya konflik," ucap Wakil Ketua Umum MUI ini.
Siatem peringatan dan respons dini konflik keagamaan tersebut merupakan salah satu produk unggulan yang diluncurkan dalam kegiatan Ekspose Produk Kelitbangan yang diselenggarakan BLAJ. Kegiatan tahunan ini merupakan kegiatan desiminasi berbagai produk dan hasil penelitian unggulan yang dilakukan BLAJ selama 2019.
Kepala BLAJ Nurudin menjelaskan, penelitian tentang pola konflik keagamaan yang dilakukan BLAJ periode 2004-2007 dan periode 2008-2015 menjadi dasar pembangunan sistem peringatan dan respon dini. Dia berharap aplikasi tersebut tidak hanya dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat tentang peristiwa konflik yang sudah atau sedang terjadi, tetapi juga memperoleh informasi tentang gejala atau gelagat potensi terjadinya konflik.
Menurut dia, informasi tentang gelagat konflik itu sangat penting bagi upaya melakukan pencegahan atau respon dini agar konflik tidak mengalami eskalasi atau berubah menjadi kekerasan. Karena itu, pembangunan aplikasi ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, serta ketersediaan sumber daya aparatur Kementerian Agama yang tersebar luas di seluruh pelosok tanah air.
Dalam tahap pengembangan berikutnya, menurut dia, sistem ini diharapkan dapat melibatkan peran serta kementerian atau lembaga lain yang terkait serta lembaga-lembag penggerak kerukunan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), majelis-majelis agama, organisasi keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta publik yang lebih luas. ”Sistem ini memang cara baru bagaimana kita bisa mengantisipasi isu-isu keagamaan yang dapat berpotensi berkembang menjadi konflik keagamaan. Sistem ini juga mempertegas negara hadir dalam melakukan respon cepat terhadap potensial konflik isu-isu keagamaan. Kehadiran negara tidak hanya dalam bentuk struktur dan regulasi saja,” ujar Nurudin.
Anggota DPR Komisi VIII, Iip Miftahul Choiri menyampaikan dukungan penuh terhadap Kemenag yang selama ini telah melakukan pembinaan terhadap umat beragama di Indonesia. Dengan adanya aplikasi respons dini konflik keagamaan tersebut, dia berharap bisa meminimalisir konflik keagamaan di Indonesia.
"Dengan diluncurkannya aplikasi ini, mudah-mudahan mampu meminimalisir dan mampu memberikan informasi-informasi tentang kerukunan umat beragama," kata Miftahul Choiri saat sambutan dalam acara Ekspose Produk Kelitbangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika