REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merampungkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) sebelum akhir tahun 2020. Saat ini, proyek sudetan yang berfungsi mengurai beban aliran air di Sungai Ciliwung itu terganjal pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saya minta yang sudetan Ciliwung menuju ke KBT itu juga tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," ujar presiden di hadapan tiga gubernur yang dipanggil ke istana, Rabu (8/1) sore.

Tak hanya sudetan Ciliwung-KBT yang diperintahkan Jokowi untuk dikebut pengerjaannya. Presiden juga mendesak Anies untuk melanjutkan masterplan (rancangan induk) pengendalian banjir Jakarta, dengan menjalankan normalisasi atau naturalisasi.

Perintah presiden kali ini tidak dibatasi perbedaan pandangan mengenai teknis pelebaran sungai, yakni skema naturalisasi yang diusung Anies atau normalisasi yang sudah dilakukan sejak pemerintahan DKI Jakarta sebelumnya. Jokowi juga mengingatkan Pemprov DKI agar perhatiannya tidak tersita kepada Sungai Ciliwung saja, namun juga 13 sungai lainnya seperti Pesanggrahan, Mookervart, hingga Cipinang.

"Teruskan kembali, baik normalisasi atau naturalisasi, yang ada di sungai-sungai Jakarta. Sungai di Jakarta bukan hanya ciliwung saja. Semuanya perlu dilakukan penormalan kembali," kata Jokowi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat menjelaskan mengenai peran sudetan Ciliwung-KBT. Menurutnya, sudetan bisa mengalirkan debit banjir Kali Ciliwung hingga 60 meter kubik per detik. Kapasitas asli Sungai Ciliwung hanya 200 meter kubik per detik, dengan realisasi debit air saat banjir mencapai 570 meter kubik per detik. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika