REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan terpancing dengan ketegangan di Perairan Natuna. Menurutnya, potensi ikan lestari di Natuna yang masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711 tersebut tergolong sedikit bila dibandingkan dengan 10 WPP lain di Indonesia. Pemerintah memprediksi, potensi ikan lestari di Perairan Natuna sebesar 700.000 ton.

Berdasarkan kondisi tersebut, Edhy menilai bahwa fokus pengembangan perikanan tak hanya terfokus di Natuna saja. Meski pengamanan di Natuna tetap dilakukan, pemerintah tetap melanjutkan pengembangan perikanan tangkap di 10 WPP lain dengan potensi ikan lestari yang lebih besar.

"Presiden juga tanya tentang Natuna. Saya sampaikan ini kan WPP 711 di mana sebenarnya potensi lautnya kan hanya 700 ribu (ton). Masih 10 WPP lain. Natuna termasuk paling kecil potensi ikannya. Makanya kita juga perlu fokus di ZEE yang lain. Jangan terlalu terpancing di sini," kata Edhy usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1).

Selain itu, KKP juga akan mengevaluasi kebijakan di era Susi Pudjiastuti, yakni pembatasan operasional kapal ikan 150 gross tonnage (GT) dan kapal angkut 200 GT. Edhy menyampaikan, evaluasi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya laut. Kebijakan pembatasan kapal 150 GT ini dituding menjadi salah satu penyebab 'sepinya' kapal besar berbendera merah putih di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna.

"Masalah utama pembatasam itu kan sustainable laut kita, keberadaan ikan kita. Presiden kita tidak setuju kalau kita kasih sebebasnya. Jadi diatur, laporannya jelas. Negara dapat mamfaat, nelayan kita hidup," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika