Kamis 16 Jan 2020 00:01 WIB

Sultan Sepuh Dorong Pengumuman Keraton Resmi

Pengumuman keraton yang resmi bisa hindari munculnya keraton karangan.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel (keempat kiri) memperlihatkan barang bukti kasus Keraton Agung Sejagat di Purworejo dengan dua tersangkanya, Totok Santosa (kelima kiri) dan Fanni Aminadia (ketiga kiri), saat konferensi pers di Mapolda Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2020).
Foto: Antara/Immanuel Citra Senjaya
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel (keempat kiri) memperlihatkan barang bukti kasus Keraton Agung Sejagat di Purworejo dengan dua tersangkanya, Totok Santosa (kelima kiri) dan Fanni Aminadia (ketiga kiri), saat konferensi pers di Mapolda Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Ketua Forum Silaturahim Keraton Nusantara (FSKN) Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat meminta pemerintah segera mengumumkan secara resmi nama-nama keraton di Indonesia. Tujuannya agar masyarakat umum mengetahuinya.

"FSKN ingin pemerintah mengumumkan secara resmi keraton yang ada di Indonesia itu ada berapa, di mana saja, agar masyarakat tahu," kata Sultan Arief yang juga merupakan Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon di Cirebon, Rabu (15/1).

Baca Juga

Sultan Arief mengatakan sampai saat ini belum ada pengumuman secara resmi dari pemerintah, padahal ketika masih seperti sekarang, maka tak menutup kemungkinan akan terus muncul keraton-keraton baru.

Dan ini lanjut Sultan perlu diperhatikan, karena ketika muncul Keraton baru maka akan membuat kegaduhan. Seperti kemunculan Keraton Agung Sejagat yang mengaku bisa memberikan uang, perdamaian dan lainnya.

Selain itu juga perlu adanya undang-undang tentang perlindungan keraton, jangan seperti sekarang seakan keraton dilupakan."Perlu adanya undang-undang perlindungan keraton. Pemuda, kadin, ormas dan lainnya saja sudah ada undang-undangnya. Keraton yang dari dahulu bahkan tidak ada undang-undangnya," ujarnya.

Dengan tidak ada payung hukum yang kuat kata Sultan Arief, maka keraton yang berada di Indonesia ini bisa punah. Karena itu itu perlu diperhatikan oleh pemerintah.

"Perlu ada payung hukum kalau tidak ada maka lama-lama akan punah. Karena dengan desakan zaman, desakan pembangunan, modernisasi maka Keraton bisa punah," katanya.

Padahal kata Arief, keraton merupakan benteng terakhir dari pelestari budaya dan sejarah.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement