REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menduga adanya konflik kepentingan di Kementerian Hukum dan HAM terkait Harun Masiku. Ia mengatakan konflik kepentingan menyebabkan perbedaan informasi yang diberikan soal keberadaan tersangka suap Harun Masiku oleh Menkumham Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi Ronnie Sompie.

"Apakah dalam rangka untik menutup-nutupi keberadaan yang bersangkutan (Harun Masiku) sehingga tanpa ada koordinasi terlebih dahulu sebagai pejabat tertinggi dalam sebuah instansi memberikan suatu statement ke publik tanpa me-recheck terlebih dahulu kebenaran informasi yang disampaikan," kata Sudding di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (22/1).

Sudding mengatakan kejadian itu menyebabkan distrust atau ketidakpercayaan di mata masyarakat. Terlebih, Yasonna sebelumnya sempat muncul mengumumkan tim hukum bentukan PDIP untuk menghadapi KPK menangani kasus Harun Masiku.

Harun dinyatakan Ditjen Imigrasi telah berada di Indonesia tanggal 7 Januari 2020, padahal Yasonna sempat mengatakan Harun masih di luar negeri. "Ya ini kan membuat masyarakat bertanya-tanya ya," ujar Sudding. 

Politikus PAN ini pun menduga ada upaya pengaburan fakta soal keberadaan Harun Masiku. Terlebih, kata Sudding, menkumham yang menjadi atasan Dirjen Keimigrasian tak mengecek informasi dalam mengumumkan keberadaan Harun Masiku. 

"Ya, ada dugaan ke arah situ, tanpa melakukan suatu pengecheckan terlebih dahulu, bisa dua-duanya dan memberikan pernyataan yg tidak mengandung kebenaran ke masyarakat. Dan tidak ada koordinasi yang tepat di jajaran kementerian sehingga terjadi miskoordinas," ujar Sudding. 

Padahal, tambah Sudding, sebagai menteri, Yasonna harus tahu semuanya tentang apa yang terjadi di kementeriannya. Apalagi, menyangkut keberadaan seseorang yang terkait tindak pidana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika