REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk penguatan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal tersebut ada kaitannya dengan kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, berapa waktu terakhir.
"Salah satunya yang penting adalah penguatan dan moderniasasi alutsista," ujar Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kemhan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).
Dahnil menjelaskan, Prabowo ingin penggunaan anggaran tersebut dapat tepat guna, efisien, dan ekonomis. Kemudian penggunaan anggaran itu juga harus memerhatikan aspek geopolitik dan geostrategis. Prinsip kedua merupakan alasan mengapa Prabowo melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam beberapa waktu terakhir.
"Itu dalam rangka diplomasi pertahanan. Bukan cuma sekadar melakukan diplomasi pertahanan dalam hal menjaga hubungan baik dengan negara yang strategis, tapi juga terkait alutsista, persenjataan," jelas dia.
Membeli senjata, kata Dahnil, tidak sama dengan membeli mobil di toko mobil atau televisi di toko elektronik. Pembelian senjata membutuhkan kesepakatan dan persetujuan di antara kedua negara yang bekerja sama.
"Walau busines to business, tetap saja nanti clearence-nya G-to-G atau goverment and goverment. Dalam hal itulah dibutuhkan diplomasi," tuturnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar sejak 2016 lalu dibandingkan kementerian lainnya. Bahkan di tahun ini, Kemenhan mendapatkan anggaran hingga Rp 127 triliun.
"Perlu saya informasikan Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 sekitar Rp 127 triliun," ujar Jokowi saat menghadiri Rapim Kemhan 2020 di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan, Jakarta, Kamis (23/1).
Karena itu, Jokowi pun mengingatkan Menhan Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam mengelola anggaran Kemenhan, sehingga penggunaan anggaran tetap efisien dan bersih. Selain itu, ia juga menegaskan agar tak ada mark up penggunaan dana.
"Hati-hati penggunaan ini, harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika