REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan terdapat beberapa pekerjaan rumah (PR) yang dimiliki maskapai Garuda Indonesia. Saat ini, Garuda sudah memiliki memiliki kepemimpinan baru. 

"Persoalannya adalah manajerial. Ada beban masa lalu yang harus diselesaikan, itu nomor satu," kata Budi di Gedung Kemenhub, Kamis (23/1). 

Selain itu, Budi menuturkan Garuda harus melakukan suatu perubahan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Budi menegaskan hal tersebut penting dilakukan agar Garuda bisa semakin lebih baik. 

"Garuda ke depan harus bisa bersinergi dengan kepentingan lain di Indonesia, misalnya pariwisata dan kegiatan lainnya," tutur Budi. 

Budi memastikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada dasarnya sangat mendukung Garuda. Tapi, kata dia, Garuda juga harus memberikan ruang kepada stakeholder lain untuk menjalin kerja sama. 

Meskipun begitu, Budi menilai untuk hal lainnya Garuda tidak memiliki permasalahan yang berarti. "Kalau saya lihat masalah teknis Garuda tidak ada masalah. Bahkan on time performance-nya nomor satu di dunia," ungkap Budi. 

Sebelumnya, Garuda sudah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kamarin (21/1) yang dihadiri oleh 90,34 persen keseluruhan pemegang saham. RUPSLB tersebut menyetujui penunjukan Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dan Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama Garuda Indonesia.

RUPSLB tersebut dilakukan guna menindaklanjuti Keputusan Dewan Komisaris perihal pemberhentian sementara direktur utama dan beberapa jajaran direksi Garuda Indonesia yang menjabat pada September 2018 lalu. Selain Triawan dan Irfan, Yenny Wahid juga masuk sebagai komisaris independen Garuda Indonesia. Selain itu, Chairal Tanjung menjadi wakil komisaris utama, Elisa Lumbantouran menjadi komisaris independen, dan Peter Gontha menjadi komisaris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika