REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan tersebut, Yasonna dinilai menghalangi penyidikan (obstruction of justice) kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat politikus PDIP Harun Masiku.

"Hari ini kami bersama Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan saudara Yasona Laoly selaku Menkumham atas dugaan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana usai memberikan laporannya di depan lobi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/1).

Menurut Kurnia, Yasonna bisa dijerat pasal 21 Undang-undang Tipikor dengan ancaman hukumannya 12 tahun penjara lantaran politikus PDIP itu memberikan keterangan tidak benar lantaran menyebut Harun Masiku masih di luar negeri padahal sesungguhnya sudah berada di Indonesia pada Selasa (7/1). Hal itu berdasarkan CCTV di Bandara Soekarno-Hatta.

"Pada Selasa (7/1) sebenarnya Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia tapi tidak ditindaklanjuti oleh Kemenkumham dan baru kemarin mereka menyebutkan berbagai alasan ada sistem yang keliru dan lain-lain," katanya.

Karena ini, Kurnia mengatakan sudah masuk ke penyidikan pertanggal Kamis (9/1) kemarin harusnya tidak menjadikan hambatan lagi bagi KPK untuk segera menindak Yasona dengan pasal 21 tersebut.

Kurnia mengungkapkan, dalam laporannya pihaknya membawa CCTV  yang juga sudah beredar di masyarakat ihwal kedatangan Harun Masiku di Bandara Soekarno Hatta. Menurut Kurnia, alasan Kemenkumham sangatlah tidak masuk akal.

"Sebenarnya kan persoalannya sederhana mereka tinggal cek CCTV di bandara saja apakah benar temuan atau petunjuk yang ada, tapi tidak juga tidak ditindaklanjuti dengan baik," ujarnya.

Terlebih, rentang dua pekan atau alasan delay time yang dikemukakan Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie. Menurut Kurnia alasan tersebut tidak cukup membenarkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika