REPUBLIKA.CO.ID, PADANG- Sekretaris Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) Munzir Jamaluddin mengatakan reaksi penolakan warga Sumatera Barat terhadap kedatangan wisatawan asal Cina ke bumi Ranah Minang murni untuk antisipasi penularan virus corona. Munzir menyebut penolakan warga Sumbar tidak ada kaitan dengan sentimen ras, agama dan identitas lainnya.
"Penolakan warga murni soal penyakit berbahaya. Tidak ada kaitan dengan ras, etnis, agama," kata Munzir saat melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Provinsi Sumbar di Padang, Senin (27/1).
Munzir meyakini bila pemerintah Indonesia memulangkan 150 wisatawan Cina kembali ke negara asalnya bukanlah suatu hal yang negatif. Karena sejak virus corona mewabah dari Wuhan, Cina, semua negara-negara di dunia juga mengantisipasi kedatangan warga Cin berkunjung.
Munzir meminta pemerintah agar segera memulangkan rombongan turis asal Cina tersebut dalam waktu 2 kali 24 jam agar kehadiran pelancong tersebut tidak lagi menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
Munzir menambahkan pemerintah harus peka dengan keadaan masyarakat saat ini. Menurut dia, masyarakat sedang kesusahan menghadapi situasi ekonomi sejak kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik, iuran BPJS Kesehatan dan lain-lain. Ia berharap pemerintah jangan lagi menambah persoalan masyarakat dengan masuknya penyakit mematikan.
"Kondisi ekonomi masyarakat lagi susah. Jangan lagi datangkan penyakit buat masyarakat," ujar Munzir.
Seperti diketahui sejak Ahad (27/1) kemarin ada sebanyak 150 orang wisatawan asal Kota Kunming, Cina mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Turis tersebut ingin berkunjung ke Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. Rencananya kehadiran wisatawan Cina tersebut berada di Sumbar sampai Jumat (31/1) malam WIB.
Rute yang baru dilalui wisatawan tersebut sejak kemarin baru Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi. Hari ini agenda mereka ke Kabupaten Tanah Datar yakni Istana Pagaruyung, arena Pacu Jawi, Gedung Indo Jolito dan Danau Singkarak dibatalkan karena adanya reaksi penolakan dari warga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika