REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mendapat serangan bertubi-tubi dari kalangan pegiat antikorupsi menyusul sikapnya yang terkesan membela tersangka Harun Masiku. Yasonna bahkan didesak untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri.
Berikut langkah dan pernyataan kontroversial Yasonna terkait kasus Harun dan respons dari pegiat antikorupsi.
15 Januari: Yasonna hadir dalam konferensi pers tim hukum PDIP terkait kasus Harun Masiku. Kehadirannya dikritik mengingat posisi Yasonna sebagai Menkumham.
16 Januari: Yasonna sebut Harun Masiku masih di luar negeri, meski sudah ada kabar Harun telah pulang pada 7 Januari.
19 Januari: Pengamat politik dari Political and Public Policy Jerry Massie meminta agar Yasonna H Laoly lebih fokus sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
23 Januari: ICW dan sejumlah aktivis melaporkan Yasonna ke KPK karena dianggap merintangi penyidikan.
28 Januari: Yasonna membantah tudingan pegiat antikorupsi. Yasonna lantas mencopot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie karena dinilai teledor dalam memberikan informasi soal keberadaan Harun Masiku.
30 Januari: Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meminta Yasonna mundur atau diberhentikan.
Rekam Jejak Yasonna di Jalur Politik
- Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara periode 1999-2004 dari PDIP.
- Anggota DPR pusat 2004-2009. Ia berada di Komisi II membidangi pemerintahan dalam negeri.
- Anggota DPR RI 2009-2014.
- Menkumham dalam Kabinet Kerja 2014-2019.
- Pada 2020, Jokowi kembali tunjuk Yasonna jadi Menkumham.
Ikuti Whatsapp Channel Republika