REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo menyoroti komunikasi Pemerintah Indonesia yang dinilai gagap dalam menangani evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan maupun dari Provinsi Hubei, Cina. Khususnya, komunikasi terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna maupun masyarakat di Natuna yang wilayahnya dijadikan tempat observasi para WNI selama dua minggu untuk memastikan bebas virus Corona.
Hal ini kata Bambang, memicu adanya gelombang aksi penolakan masyarakat Natuna karena belum terinformasi dengan baik tentang observasi 238 WNI tersebut.
"Penting bagi pemerintah untuk terus melakukan penjelasan, kemarin kurang, lebih banyak berita hoaks-nya, yang takut-takutnya, dibandingkan berita penjelasan bagaiamana penyakit ini menularnya bagaiamana, gejalanya itu yang harus diberikan," ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (4/2).
Ia juga meminta pejabat terkait harus bisa lebih sigap dalam mengatasi persoalan tersebut agar masyarakat mendapat informasi yang lebih jelas dan utuh.
"Menkes dan menteri dan lembaga yang diberikan tugas juga lebih sigap dan jangan gagap," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya.
Karena itu, ke depan, ia meminta Pemerintah untuk lebih sigap dalam berkomunikasi kepada Pemerintah daerah maupun masyarakat untuk berbagai persoalan. Menurutnya, kurangnya komunikasi dalam evakuasi WNI di Natuna harus menjadi pelajaran berharga Pemerintah.
"Kita tidak boleh melihat ke belakang, kalau pun ada kegagapan dalam mengatasi dan menjelaskan, ke depan tidak boleh lagi, harus ada kesigapan daripada seluruh aparat yang ditunjuk pemerintah atau negara atau oleh presiden untuk menangani ini," ujar Bamsoet.
Sebelumnya, Bamsoet jugaa menyayangkan adanya aksi penolakan masyarakat Natuna terhadap penempatan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China untuk observasi bebas dari virus corona. Menurut Bambang, penolakan itu tidak sepatutnya dilakukan sebagai anak bangsa.
"Yang datang ke Natuna adalah saudara-saudara kita sendiri, warga negara Indonesia dan tidak sepatutnya sesama saudara saling menolak," ujar Bambang kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika