REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif yakin mayoritas warga Jakarta mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam merevitalisasi Monumen Nasional (Monas). Menurutnya, polemik revitalisasi Monas antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat lebih pada tataran elit karena persoalan administrasi.
"Kalau belum ada (persetujuan) itu betul tapi kan persoalannya hanya administrasi yang sekarang diproses pemerintah. Persoalannya saat ini masyarakat mendukung rencana itu, justru revitalisasi dapat mempercantik dan memperindah kawasan Monas," kata Syarif, Rabu (5/2).
Untuk itu, Syarif meminta masyarakat tidak terbawa polemik soal revitalisasi Monas. Apalagi bila persoalan ini digiring menjadi opini terkait ketidakpercayaan warga Jakarta ke Pemprov DKI. Terkait opini yang menyebut proyek ini mengurangi area hijau dengan penebangan pohon dan betonisasi. Menurutnya, justru sebaliknya.
Syarif mengutip seperti yang disampaikan pihak Pemprov DKI, justru proyek revitalisasi Monas ini diklaim menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Monas hingga 11 persen dari yang sudah ada saat ini.
"Sebab di sana ada kolam dan plaza, itu bagus menurut kami. Secara perencanaan hanya persoalan administrasi saja kok," ucapnya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengkoreksi jumlah pohon yang terdampak proyek Revitalisasi Monas yang sempat dikatakannya 85 batang dan direlokasi di sisi barat dan timur. "Ya jadi kemarin waktu angka yang saya konpres itu kan 55 dipindahkan ke sisi barat, 30 ke timur, ternyata saat kita rapatkan ada 191 buah, mudah-mudahan benar ya, angkanya pohon yang ditebang," ujar Saefullah.
Saefullah menjelaskan pohon-pohon yang terdampak itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena ada pohon yang digali kemudian dipindahkan, dan ada pohon yang sama sekali tidak bisa dihindari kemudian ditebang. Untuk pohon-pohon yang ditebang berjumlah sebanyak 106 buah, kata dia, akan diganti tiga kali lipat karena ada aturan yang mengatur hal tersebut.
"Itu rumusnya karena pemerintah yang minta, itu setiap satu pohon wajib diganti tiga pohon. Satu banding tiga ini demi kepentingan masyarakat," katanya.
Direncanakan, kata Saefullah, Pemprov akan menanam 300 lebih pohon di kawasan Monas dan sekitarnya sebagai pohon pengganti. "Jadi nebang pohon itu bukan pohon di surga. Ini pohon di dunia, kalau ditebang harus diganti. Itu kompensasi, sudah wajib ada aturannya," ucap Saefullah.
Revitalisasi Monas ini menimbulkan perhatian publik karena ada sekitar 190 pohon di Monas sisi selatan yang ditebang. Belakangan Pemprov DKI menyatakan ratusan pohon itu tidak ditebang, melainkan digeser. Beberapa waktu lalu, Sekda DKI Jakarta Saefullah menjelaskan ada 85 pohon yang ditebang dalam rangka revitalisasi sisi selatan Monas yang dipindahkan ke area lain di kawasan Monas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika