REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menanggapi permintaan presiden Timor Leste pertama Xanana Gusmao terkait karantina warga negara mereka di Indonesia. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa semua warga negara manapun yang ada di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Jadi kami, pemerintah, sudah menyiapkan jalan keluar dari situasi darurat kalau terjadi sesuatu dan tentu warga negara, siapa pun itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (6/2).

Dia mengatakan, pemerintah tidak dalam arti menolak permintaan yang dilayangkan oleh Xanana. Namun, Moeldoko tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut saat dikonfirmasi.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa pemerintah dapat menjamin keselamatan setiap warga negara yang ada di Indonesia. Mantan panglima TNI itu mengatakan, Presiden Joko Widodo beserta para menteri sudah memiliki jalan keluar bila ada sesuatu hal yang darurat telah terjadi.

"Bukan menolak, nggak ada kata-kata menolak, tetapi semua orang yang ada di Indonesia kalau terjadi sesuatu yang emergency itu pemerintah bertanggung jawab, makronya seperti itu," katanya.

"Kalau masih di Indonesia kan, masih belum ada indikator itu, namun kami sudah menyiapkan jalan keluar dari situasi darurat kalau terjadi sesuatu," tambahnya.

Sebelumnya, Timor Leste berniat menumpang untuk melakukan karantina di Bali bagi 17 warga mereka yang akan dievakuasi dari China. Mereka beralasan karena fasilitas dan infrastruktur Timor Leste belum mumpuni dalam menghadapi virus Corona.

Menteri Perencanaan dan Investasi Timor Leste Xanana Gusmao mengatakan, sampai saat ini mereka tidak mempunyai fasilitas untuk karantina pengidap virus itu. Sebabnya belasan warga negara mereka tidak akan bisa dievakuasi mengingat minimnya sarana karantina tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika