REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menuturkan kementerian yang dianggap kurang produktif dalam persepsi publik yang disurvei adalah Kementerian Agama yang kemudian disusul Kementerian Hukum dan HAM. Ketiga adalah Kementerian Sosial, lalu Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Selanjutnya disusul Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Dalam persepsi publik ini, kementerian-kementerian dianggap tidak produktif. Kami juga mempertanyakan perlu tidak kabinet sekarang diresshuffle atau tidak. Jawabannya mengejutkan 42 persen publik menganggap pergantian menteri itu perlu, 36 persen tidak, 22 tidak menyampaikan pendapat," kata dia dalam diskusi publik di Menteng, Jakarta, Sabtu (8/2).

Dalam kondisi demikian, Dedi mengatakan bahwa pertanyaan survei berlanjut pada pertanyaan kementerian mana yang perlu diganti. "Ini yang perlu kita sampaikan, yang layak diganti adalah Menkumham 36 persen, Menteri Agama 32 persen, dan Menkominfo," kata dia.

"Dua menteri (Menkumham dan Menag) ini sebetulnya selaras dengan kinerjanya, karena di awal saja kami punya data bahwa Menkumham adalah yang paling tidak disukai, berkinerja buruk. Jadi linear (antara persepsi publik dan kinerja)," ujar dia.

Kendati demikian, publik juga memberi persepsi positif atas program-program pemerintah. Program yang mendapat respons positif adalah program infrastruktur dan pembagian sertifikat hak milik tanah.

"Begitu juga dengan bidang kesehatan dan pemindahan ibu kota. Ini juga sama, dianggap prestasi. Jadi meski belum terjadi. Artinya dalam persepsi publik itu ide yang luar biasa," tutur dia.

"Kementerian yang paling berprestasi dan dianggap publik baik adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kemendagri," ungkap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika