REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog menargetkan bisa menyalurkan beras sebanyak 400-500 ribu ton untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2020. Penyaluran beras dalam program BPNT menggunakan stok beras komersial agar dapat bersaing dengan para pemasok beras swasta sekaligus menyesuaikan permintaan masyarakat penerima bantuan.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, hingga saat ini pemerintah tidak dapat memprioritaskan beras bulog untuk program BPNT sebab berskema pasar bebas. Selain itu, Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara juga tidak diperbolehkan melakukan monopoli pasar beras bantuan pangan.
"Kita ingin sebanyak-banyaknya bisa menyalurkan untuk BPNT. Tapi ekspektasi kita sekitar 400-500 ribu ton," kata Tri di kantor pusat Perum Bulog, Jakarta, Rabu (19/2).
Sebagai informasi, tahun lalu Bulog menargetkan bisa menyalurkan beras untuk BPNT sebanyak 700 ribu ton. Namun, realisasi selama satu tahun hanya mencapai 168 ribu ton. Karena itu, tahun ini Bulog harus mampu meningkatkan penyaluran beras untuk BPNT.
Seiring peningkatan target penyaluran BPNT, maka Bulog mesti meningkatkan volume pengadaan beras komersial. Ia pun menegaskan bahwa Bulog akan mengubah arah bisnis perberasan dari sekadar pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan dalam kegiatan operasi pasar menjadi ke bisnis beras komersial.
Dengan kata lain, porsi beras komersial dari total stok beras yang tersimpan di gudang wajib terus diperbesar. Beras komersial itu, menurut Tri, dibeli dari petani dengan harga sekitar Rp 8.000 per kg - Rp 9.500 per kg dan dijual sesuai harga eceran tertinggi beras premium. Sementara jika dibeli dalam bentuk gabah dari petani, harganya mengikuti pergerakan pasar.
Saat ini, total stok beras di gudang bulog sebanyak 1,7 juta ton. Porsi dari volume beras komersial hanya sekitar 150 ribu ton. Sementara, sekitar 1,6 juta ton sisanya merupakan stok CBP. Di mana, penggunaan CBP harus seizin pemerintah, sementara beras komersial bebas diperdagangkan oleh Bulog sebagai bisnis.
Adapun, target pengadaan beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) tahun ini sebesar 1,2 juta ton. Menurut Tri, Bulog tidak dapat melakukan pengadaan CBP dalam jumlah yang lebih besar lantaran persediaan beras di gudang masih cukup besar. Karenanya, perusahaan harus melakukan penyesuaian sesuai kapasitas gudang beras.
"Stok di gudang kita yang tersimpan itu rata-rata beras yang sudah 1,5 hingga 2 tahun. Itu persoalannya makanya kita mau lepas dulu supaya kita bisa ganti dengan beras yang fresh," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika