REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil riset Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) mendapati bahwa 30,4 persen publik menginginkan pasangan militer-sipil di Pemilu 2024. Direktur PPI Adi Prayitno mengatakan, preferensi kawin silang itu kemungkinan menyusul keyakinan publik akan kinerja kedua latar belakang calon tersebut.
"Iya ada kecenderungan publik proyeksi 20204 kombinasi paling tinggi ada kawin silang unsur militer dan sipil," kata Adi Prayitno di Jakarta, Ahad (23/2).
Dia menilai kawin silang itu juga berkaitan dengan siklus 10 tahunan di mana suksesi kepemimpinan berasal dari sipil dan militer. Dia mencontohkan, dalam dua kepemimpinan terakhir Jokowi merupakan sosok sipil, sementara periode sebelumnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berkuasan selama 10 tahun.
"10 tahun kebelekang lagi ada Megawati Soekarnoputri dari sipil, maka saat ini 2024 ada kecenderungan 10 tahunan itu bahwa masyarakat ingin unsur-unsur militer berpasangan dengan sipil," kata Adi lagi.
Mengacu pada hasil survei, sebesar 14,2 persen masyarakat juga memiliki preferensi untuk memilih kepala negara kombinasi sipil-militer. Sementara hanya sekitar 10 persen publik akan memilih kombinasi calon partai politik-profesional dan sebaliknya.
Sementara berdasarkan pada opsi pilihan profesional atau kader, sebesar 40,3 persen publik akan memilih pasangan calon kepala negara yang berasal dari profesional. Sedangkan 22,2 persen publik akan memilih pasangan yang berasal dari partai-profesional.
Survei juga mendapati bahwa pasangan calon yang berasal dari profesional-partai disukai 9,3 persen publik. Data menangkap hanya 8,5 persen masyarakat akan memilih pasangan kepala pemerintahan yang berasal dari kalangan partai politik.
Secara keseluruhan, survei juga menangkap bahwa 22,6 persen masyarakat menilai tokoh profesional lebih ideal sebagai pemimpin. Sebesar 17,1 persen menilai tokoh agama sebagai sosok yang pas dan 15,2 persen publik menilai TNI sebagai sosok ideal memimpin negara.
"Ini angka dinamis sebenarnya terkait potret keinginan publik menuju 2024. Saya tidak tahu persitiwa politik apa ke depan yang akan terjadi karena survey opini publik itu sangat terkait dengan kinerja sipil dan elit berlatar militer," katanya.
Survei dilakukan terhadap 2197 responden yang tersebar secara proporsional pada 22 desa/kelurahan. Survei dilakukan pada awal Februari 2020 menggunakan metode multistage random sampling.
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Margin of ereor survei sebesar 2,13 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika