REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Utami menanggapi ihwal sembilan narapidana teroris (Napiter) yang meninggal di dalam Lembaga Pemasyarakatan berkategori risiko besar (high risk). Sri mengatakan Kemenkumham telah melakukan penanganan maksimal terharap para napiter, dan sembilan yang meninggal memang memiliki riwayat sakit.

"Mereka sejak awal sudah ada riwayat sakit," ucap Utami di kantor Ditjen PAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).

Utami kembali menegaskan bahwa di setiap Lapas maupun Rutan terdapat dokter dan paramedis yang bersiaga menangani narapidana sakit. "Benar kami melakukan penegakan hukum. Akan tetapi, jangan dilepas perlindungan HAM-nya. Dokter standby," ujarnya.

"Dosa takut juga kalau sampai zalim. Kalau sudah ajal, memang tidak bisa dihindari. Akan tetapi, jangan sampai ada kezaliman yang menyebabkan itu. Alhamdulillah, teman-teman dalam koridor itu," tambahnya.

Utami merinci untuk di Lapas Nusakambangan terdapat tiga dokter dan empat paramedis yang bersiaga. Selain itu, lapas tersebut juga bekerja sama dengan RSUD Cilacap dalam penanganan narapidana yang sakit.

Diketahui, pada Kamis (27/2) sore,  Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly merombak susunan pejabat di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Terdapat sekitar 52 pejabat yang terdiridari eselon I, eselon 2a dan eselon 2b yang dimutasi Yasonna.

Salah satunya, Yasonna mencopot atau memutasi Sri Utami dari jabatan Dirjenpas. Namun, Yasonna belum menunjuk pengganti Utami yang dimutasi menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Kemkumham. Sri Puguh Utami tak memungkiri di akhir jabatannya sebagai Dirjen PAS dirinya masih belum bisa memberikan yang terbaik.

"Saya sebagai alumni AKIP, bekerja di pemasyarakatan diberi kesempatan jadi Dirjen itu sudah luar biasa. Hanya saya sedih. Saya kok tidak bisa maksimal bekerja," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika