REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – President Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar membantah tuduhan yang menyebut bahwa ACT membiayai kerusuhan di New Delhi. Menurut dia, informasi tersebut keliru besar dan tak memiliki dasar yang jelas.
“Dasarnya apa kami (ACT) dituduh membiayai kerusuhan?” kata Ibnu saat dihubungi Republika, Jumat (13/3).
Menurutnya, kabar tersebut sangat keliru dan tak bertanggung jawab sebab tak ada konfirmasi terlebih dulu sebelum pemberitaan dinaikkan. Dia menjelaskan, pascakerusuhan yang terjadi di New Delhi pada (23/2) lalu, tim ACT memang memberikan bantuan kemanusiaan kepada 47 keluarga korban yang tewas.
Bantuan diberikan sebagai bentuk kemanusiaan dengan total nilai bantuan sebesar Rp 500 juta. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk santunan bagi para keluarga korban yang ditinggal. Dia menegaskan, pembiayaan kerusuhan sama sekali keliru sebab datangnya bantuan dari ACT hadir ketika kerusuhan telah terjadi dan jam malam sudah dicabut pemerintah New Delhi.
“Secara timing saja, (pemberitaan) itu sudah salah. Jadi tidak ada dasarnya kalau kami biayai kerusuhan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, sebagai lembaga kemanusiaan yang mengolah dana umat, ACT menjalankan aktivitasnya secara transparan dan profesional. Segala bentuk aktivitas hingga rincian dana yang diterima dan disalurkan ACT, kata Ibnu, dapat ditelusuri publik melalui website resmi yang dimiliki ACT.
Pihaknya pun menjabarkan secara detail kondisi sulitnya ACT dapat menembus New Delhi untuk memberikan bantuan. Dia menyebut, lantaran ACT belum pernah memberikan bantuan kemanusiaan ke India—kecuali penyaluran dana kurban—lembaga ini menunggu waktu dan momentum yang kondusif agar dapat memberi bantuan kemanusiaannya.
“Begitu dianggap (kondisi) sudah normal, barulah tim ACT memungkinkan masuk ke dalam (New Delhi). Itu pun memberikan bantuannya tidak bisa seperti masuk ke Rohingya, Suriah, dan lainnya. Karena (di New Delhi) masih sangat ketat,” kata dia.
Untuk itu dia menjelaskan, bantuan yang diberikan ACT pun masih terbilang terbatas dan belum masif benar kepada para korban kerusuhan. Pihaknya pun menelusuri muasal informasi yang dihembuskan ke media terkait tuduhan kepada ACT membiayai kerusuhan.
Meski belum mendalami secara lebih detail, kata Ibnu, muasal informasi itu adalah melalui media pemerintah India. Itu pun, menurut dia, tak menyebut nama dari lembaga kemanusiaan yang dimaksud. Untuk itu, dia menyayangkan, adanya media nasional yang mengutip pernyataan media di India tersebut dengan merujuk nama ACT.
“Jadi dari timing, esensi, hingga pengutipannya pun keliru,” kata Ibnu.
Adanya pemberitaan mengenai tuduhan kepada ACT ini telah kadung menjadi jejak digital. Meski, media nasional yang bersangkutan telah menurunkan beritanya. Ibnu menilai, meski telah ada jejak digital yang terjadi akibat pemberitaan yang keliru itu, dia meyakini warganet dan umat semakin cerdas dalam menkonsumsi berita.
Menurutnya, apabila terdapat pernyataan yang menyudutkan ACT hingga dilabeli sebagai lembaga radikal, hal itu sama sekali tak meredupkan langkah dan semangat para tim ACT dalam bergerak dalam bidang kemanusiaan. Ibnu percaya, suara-suara yang menyudutkan ACT di dunia digital hanyalah buzzer yang kerap mencari-cari kesalahan ACT.
Sebelumnya bahkan, dia menceritakan, ACT kerap digempur oleh tudingan-tudingan miring atas aktivitas sosial kemanusiaan yang dilakukan. “Para buzzer itu cari-cari kesalahan kita (ACT), tapi enggak ketemu dan akhirnya mencap kita radikal-lah, apa-lah,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika