REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak Ekonomi dan Penanganan Covid-19 di Jawa Barat di Bale Pasundan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Jabar, Kota Bandung, Kamis (19/3).
Dalam rapat yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja dan Ketua TP PKK Jabar Atalia Ridwan Kamil ini, Kepala KPwBI Jabar Herawanto melaporkan bahwa pertumbuhan Jabar pada 2019 melambat dibanding 2018 yakni sebesar 5,07 persen. Sementara secara keseluruhan, KPwBI Jabar memperkirakan tahun ini perekonomian provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini berada di rentang 4,6 hingga 5,1 persen.
Namun, kata dia, sejak awal 2020 kondisi ekonomi mendapat tantangan akibat dampak Covid-19 sehingga menyebakan ekonomi di triwulan I 2020 diperkirakan bias ke bawah pada rentang 3,7 hingga 4,1 persen.
"Potensi penurunan utamanya bersumber dari penurunan ekspor, investasi, dan tertahannya konsumsi," ujar Herwanto.
Selain itu, menurut Herwanto, dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan serta konstruksi cenderung melambat.
"Sebagai upaya jangka pendek untuk mengurangi perlambatan ekonomi akibat Covid-19, KPwBI Jabar merekomendasikan stimulus ekonomi berupa percepatan belanja fiskal oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar," paparnya.
Herawanto mengatakan, industri perbankan di Jabar sudah menerapkan work from home (WFH) bagi sebagian karyawan untuk mendukung social distancing atau jaga jarak interaksi sosial yang dianjurkan pemerintah pusat dan daerah.
Sementara menurut, Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Rina Indiastuti, pihaknya berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam penanggulangan Covid-19. "Kami melakukan tes lab Covid-19. Selain itu, Rumah Sakit Pendidikan Unpad akan menjadi tempat penampungan dan perawatan pasien. Kami juga melakukan kajian produk obat yang berpotensi mengendalikan Covid-19," papar Rina.
Menurut Ridwan Kamil, Rakor Dampak Ekonomi dan Penanganan Covid-19 ini penting bagi Pemprov Jabar sebagai pengambil keputusan di daerah. "Semoga forum ini bisa memberikan rekomendasi sehingga kami, pengambil keputusan, bisa mengambil keputusan yang cepat, akurat, terukur, dan rasional," kata Emil.
Dalam rakor yang juga diikuti bupati/wali kota se-Jabar atau yang mewakili itu, Emil mengingatkan semua pihak untuk disiplin menerapkan anjuran social distancing. "Menjaga jarak interaksi sosial (kali ini) sifatnya baru dan tidak semua memahami, jadi tantangan hari ini (terkait Covid-19) bukan perawatan orang sakit, tapi edukasi dan membuat strategi pencegahan penularan," paparnya.
Namun, menurut Emil, ia tak memungkiri bahwa anjuran bekerja di rumah tidak seluruhnya bisa diterapkan. Selain itu, social distancing berdampak kepada sektor pariwisata khususnya pelaku industri hotel dan restoran.
"Memang saat dikampanyekan diam di rumah, tidak semua pelaku ekonomi bisa melakukan terutama pabrik. Jadi sampai detik ini (pemprov) masih perlu masukan, kira-kira langkah rekomendasi apa," katanya.
Emil pun, menitipkan kepada bupati/wali kota untuk memberikan insentif berupa pengurangan pajak hotel dan restoran. "Jangan sampai (mereka) pengunjungnya sedikit, pajak tidak ada insentif akhirnya cash flow industri restoran dan hotel tertinggal dan terjadi PHK. (Pengurangan pajak) bisa dilakukan minggu ini, secepatnya," katanya.
Selain itu, Emil meminta bupati/wali kota di Jabar untuk segera membelanjakan APDB dan membuat rencana aksi pembelanjaan anggaran pemerintah dalam dua bulan ini untuk mengurangi keterlambatan. "Utamakan hibah bansos (bantuan sosial) nomor satu, (agar) penerima bisa belanjakan (untuk) konsumsi barang dan lain-lain," katanya.
Terkait pengurangan pajak di level nasional, menurut Emil, ia juga rekomendasikan ke Mendagri untuk memastikan industri terdampak bisa melakukan survival dengan baik, dengan pajak yang dikelola pusat.
Menurut Emil, pihaknya pun ingin mendapatkan masukan terkait sektor informal atau kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.
Misalnya, kata Emil, ojol (ojek online). Jika sampai di titik bahwa mereka (sektor) informal menengah bawah ini dilakukan jaringan pengaman sosial, ia butuh tim untuk menghitungnya, (apakah) suplai sembako selama mereka terkendala, atau (bantuan) keuangan, atau penundaan pembayaran tertentu. Jadi, perlu secepatnya dikaji.
"Dipersilakan ada pergeseran anggaran untuk kedaruratan kesehatan dan jaringan pengaman sosial sampai 29 Mei, tidak perlu mendapat persetujuan DPRD," katanya.
Dikatakan Emil, ia mendengar laporan dari para kepala daerah atau yang mewakili, mulai dari Kota Bandung, Kab Majalengka, Kab Bogor, Kab Sukabumi, Kota Bekasi, hingga Kota Depok lewat video conference.
Mereka, kata dia, melaporkan berbagai kondisi, mulai dari update ODP (Orang Dalam Pemantauan), imbauan social distancing dan bekerja di rumah, sulitnya mendapatkan masker dan hand sanitizer serta APD tenaga kesehatan, laporan stok kebutuhan pokok terutama kebutuhan gula pasir, hingga turunnya okupansi hotel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika