REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pasokan rapid test kit atau alat tes cepat deteksi corona dari luar negeri terus masuk ke Indonesia. Erick menyebut pasokan alat tes cepat deteksi corona berasal dari bantuan negara lain maupun pembelian yang dilakukan BUMN. Menteri BUMN menyebut alat tes cepat deteksi corona yang dari China telah diserahkan kepada Kementerian Kesehatan.
"Alhamdulillah kita terima kasih mendapat bantuan dari Singapura yang gratis berupa test kit," ujar Erick dalam konferensi digital yang dilakukan Kementerian BUMN, Jumat (20/3).
Tak hanya bantuan gratis dari Singapura, BUMN juga terus mencari alat deteksi corona dari negara lain. Erick menjelaskan, banyak negara yang menawarkan pengadaan alat deteksi corona. Kendati begitu, BUMN mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum memesan alat deteksi corona dari negara lain.
"Pada hari ini banyak sekalil penawaran untuk membeli test kit, tapi kita juga menjaga yang kualitasnya kita jaga," katanya menambahkan.
Oleh karena itu, ucap Erick, BUMN melibatkan banyak tenaga ahli dari dokter hingga BUMN farmasi dan Kemenkes dalam memutuskan pembelian alat tes cepat deteksi corona. Erick menyebut BUMN telah memesan alat deteksi corona dari Swiss berdasarkan rekomendasi dari para ahli.
"Kita (sudah) beli juga dari Swiss. Itu kita juga sudah pesan dan akhir bulan ini datang dan kita akan keluarkan," ungkap Erick.
Erick enggan mengungkapkan jumlah dan merek alat deteksi corona karena dikhawatirkan akan menimbulkan perdebatan yang kontraproduktif. Menurut Erick, yang terpenting saat ini adalah pemerintah mampu memberikan penanganan maksimal bagi masyarakat yang terduga terjangkit corona maupun yang sudah dinyatakan positif.
"Yang sekarang harus ada (test kit) karena kita tidak mau warga panik. Itu kenapa Pak Presiden buat pernyataan seluruh anggaran akan direvisi untuk hal-hal kesehatan, social safety, dan menjaga daya beli masyarakat, baik APBN (maupun) APBD," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika